DPRD Surabaya Evaluasi OPD dengan SiLPA Tinggi pada APBD 2025

Pengantar: Mengapa SiLPA Menjadi Sorotan DPRD Surabaya?

Plat Merah – Surabaya, 13 Juli 2026 – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup signifikan. Keberadaan SiLPA menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa ada uang yang belum terserap, dan apa implikasinya bagi pelayanan publik? Menanggapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menggelar serangkaian evaluasi khusus terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencatat sisa anggaran tinggi.

Latar Belakang: SiLPA dalam Konteks Anggaran Daerah

SiLPA merupakan selisih positif antara alokasi anggaran yang disetujui dan realisasi pengeluaran. Pada APBD 2025, SiLPA Surabaya berada pada kisaran yang masih dianggap “wajar” oleh Ketua DPRD, Sayfuddin Zuhri. Namun, istilah “wajar” tidak serta merta meniadakan kebutuhan untuk menelusuri akar masalah, terutama bila sisa dana terpusat pada OPD tertentu.

Reviu SP Bukittinggi: Komitmen Kemenag dalam Peningkatan Pelayanan Publik

R Regional

3 hari

Faktor-Faktor Penyumbang SiLPA Tinggi

• Masuknya saldo dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki mekanisme penggunaan khusus.
• Program yang gagal dilaksanakan karena kendala teknis atau administratif.
• Perencanaan yang belum realistis sehingga target penyerapan terlalu ambisius.
• Pengaruh faktor eksternal, misalnya perubahan regulasi pusat yang menunda pencairan.

Evaluasi DPRD: Langkah-Langkah dan Metodologi

Menurut Sayfuddin, DPRD akan menelaah tiap OPD melalui rapat komisi. Proses evaluasi mencakup:

1. Pengumpulan data realisasi anggaran per program.
2. Analisis penyebab kegagalan atau penundaan pelaksanaan.
3. Wawancara dengan pejabat OPD terkait.
4. Penyusunan rekomendasi perbaikan dan, bila perlu, pemberian peringatan resmi.

Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar pertanggungjawaban publik dan memperkecil peluang terulangnya SiLPA yang tidak produktif.

Peran BLUD dalam Besarnya SiLPA 2025

Sekretaris Daerah Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan bahwa sebagian besar peningkatan SiLPA tahun ini dipicu oleh saldo dana BLUD yang masuk dalam perhitungan. BLUD—seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan Dinas Perhubungan—memiliki aturan penggunaan dana yang terpisah, sehingga belum seluruhnya tercatat sebagai pengeluaran pada fase awal tahun anggaran.

Ratusan Warga Aceh Singkil Manfaatkan Layanan Adminduk Jemput Bola untuk Pembaruan Data Kependudukan

R Regional

3 jam

Keberadaan dana BLUD menimbulkan dua tantangan utama:

• Menjaga transparansi penggunaan dana yang sifatnya khusus.
• Mengintegrasikan laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan umum daerah.

Kronologi Evaluasi SiLPA 2025

Data SiLPA Tinggi per OPD (Contoh)

Data di atas bersifat ilustratif, namun mencerminkan pola konsentrasi SiLPA pada sektor‑sektor yang memiliki program jangka panjang atau yang dikelola oleh BLUD.

Dampak dan Implikasi Bagi Masyarakat serta Pemerintah

Jika SiLPA tidak diatasi secara struktural, konsekuensinya dapat meluas:

ASN Kemenag Tingkatkan Literasi Hukum lewat Webinar Nasional Implementasi KUHP 2023

N Nasional

2 hari

• Pelayanan Publik Terhambat – Program pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang belum terealisasi dapat menurunkan kualitas layanan bagi warga Surabaya.
• Kehilangan Kepercayaan – Warga dapat menilai pemerintah kurang akuntabel dalam mengelola dana publik.
• Efisiensi Fiskal Terganggu – Dana yang tidak terpakai mengurangi ruang fiskal untuk prioritas baru atau penanggulangan bencana mendadak.
• Risiko Hukum – Penggunaan anggaran yang tidak tepat dapat berujung pada audit KPK atau Badan Pemeriksa Keuangan.

DPRD menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus menghasilkan output dan outcome yang terukur, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi hak dasar warga.

Poin-Poin Penting yang Harus Diperhatikan OPD

• Susun rencana kerja realistis dengan indikator kinerja yang jelas.
• Optimalkan penggunaan dana BLUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan daerah.
• Lakukan monitoring bulanan untuk mencegah akumulasi SiLPA.
• Siapkan mekanisme revisi anggaran yang cepat bila ada program yang tidak dapat dilaksanakan.
• Laporkan hasil evaluasi secara transparan kepada publik.

Penutup: Menuju Pengelolaan Anggaran yang Lebih Transparan

Evaluasi DPRD Surabaya terhadap OPD dengan SiLPA tinggi bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret untuk menyalurkan setiap dana publik ke layanan yang langsung dirasakan masyarakat. Dengan menelusuri penyebab, memperbaiki proses perencanaan, dan memperkuat akuntabilitas BLUD, kota ini berharap dapat menurunkan angka SiLPA pada siklus anggaran berikutnya. Keberhasilan langkah ini akan menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah lain dalam menegakkan prinsip pengelolaan keuangan publik yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.