Istana Targetkan Perpres Ojol Terbit Akhir Agustus Paling Lama Awal September

PlatMerah.com, Jakarta – Pemerintah bersama DPR menargetkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online pada akhir Agustus 2026 atau paling lambat awal September 2026. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai finalisasi pembahasan Perpres Ojol di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Finalisasi Perpres Ojol

Pemerintah dan DPR telah mencapai kesepahaman dalam penyusunan Perpres yang mengatur transportasi ojek online (ojol). Mensesneg Prasetyo Hadi mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, yang aktif berkoordinasi untuk mempercepat proses penyusunan aturan tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

Wakil Ketua Komisi V DPR Desak Payung Hukum Permanen Usai Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen

P Politik

52 hari

Proses Harmonisasi

Setelah kesepakatan tercapai, tahap selanjutnya adalah proses harmonisasi. Tahap ini bertujuan memastikan rancangan Perpres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diterbitkan resmi oleh pemerintah. Menteri Sekretaris Negara akan memimpin langsung proses harmonisasi ini.

Target Penerbitan Regulasi

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses harmonisasi diharapkan selesai pada akhir Agustus 2026, sehingga Perpres Ojol dapat diterbitkan paling lambat awal September 2026. Regulasi ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kejelasan bagi pekerja transportasi online, yang selama ini menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

Prabowo Tinjau Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat Tanpa Masker di Tengah Kabut Asap

N Nasional

2 hari

Konteks dan Dampak

Penerbitan Perpres Ojol merupakan langkah strategis dalam mengatur sektor transportasi online yang semakin berkembang pesat di Indonesia. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak pekerja, memberikan kepastian operasional, serta mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi online bagi masyarakat.

Dengan adanya Perpres tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah, DPR, dan para pelaku industri transportasi online dapat berjalan lebih efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, serta menjaga kesejahteraan para pekerja di sektor ini.

Penebangan 35 Pohon di Bandung Soroti Dampak Lingkungan dan Respons Pemerintah

R Regional

12 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.