Pakar Hukum UGM Soroti Lemahnya Gugatan Ijazah Jokowi oleh Gus Nur

Kamis, 3 September 2026 - 00:58 WIB

Pakar Hukum UGM Soroti Lemahnya Gugatan Ijazah Jokowi oleh Gus Nur

PlatMerah.com – Pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti kelemahan gugatan yang diajukan oleh pendakwah Sugi Nur Raharja atau Gus Nur terkait ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gugatan ganti rugi senilai Rp3,4 miliar yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan penuh kejanggalan.

Kasus ini bermula dari vonis penjara terhadap Gus Nur yang dijatuhi hukuman akibat tuduhan penyebaran berita bohong mengenai ijazah Jokowi. Namun, selama proses persidangan, Jokowi maupun ijazah aslinya tidak pernah hadir sebagai bukti. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan dan keabsahan vonis tersebut.

Fakta Utama Gugatan dan Vonis Gus Nur

Gus Nur mengajukan gugatan ganti rugi perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta pada 24 Agustus 2026. Ia menuntut kompensasi atas kerugian materil dan immateriil yang dialami selama masa tahanan. Gugatan utama ditujukan kepada negara, sementara gugatan lanjutan yang bernilai triliunan rupiah juga disiapkan terhadap beberapa pihak, termasuk mantan Presiden Jokowi.

Kasus vonis terhadap Gus Nur bermula pada April 2023, ketika Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun atas tuduhan penyebaran berita bohong melalui podcast. Hukuman tersebut kemudian dikurangi menjadi 4 tahun di tingkat banding. Gus Nur sempat menjalani bebas bersyarat sebelum akhirnya menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025.

Penjelasan Akademik dari UGM

Menanggapi polemik ini, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Sigit Sunarta, memberikan klarifikasi mengenai riwayat akademik Jokowi. Ia menjelaskan bahwa sistem pendidikan pada Fakultas Kehutanan era 1980-an menerapkan dua tahapan kelulusan, yaitu Sarjana Muda dan Sarjana.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Muda, mahasiswa harus menyelesaikan minimal 120 SKS dengan IPK minimal 2,00.
Untuk melanjutkan ke jenjang Sarjana, mahasiswa wajib menempuh tambahan minimal 40 SKS dengan IPK minimal 2,5.

Sigit memastikan bahwa Jokowi memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana dengan IPK jauh di atas batas minimal yang ditetapkan. Dengan demikian, spekulasi mengenai ketidaklayakan nilai akademik Jokowi untuk memperoleh gelar Sarjana dibantah secara resmi oleh UGM.

Konteks dan Dampak Gugatan

Gugatan yang diajukan Gus Nur menimbulkan perhatian karena berhubungan dengan isu sensitif dan berpengaruh terhadap figur Presiden. Namun, pengamat hukum menilai bahwa gugatan tersebut kurang kuat secara hukum mengingat bukti utama seperti ijazah asli tidak pernah disajikan dalam persidangan.

Kasus ini juga menunjukkan kompleksitas masalah hukum yang melibatkan pernyataan publik, berita bohong, dan hak atas kebenaran yang harus dibuktikan di pengadilan. Selain itu, amnesti yang diberikan kepada Gus Nur menandai akhir dari proses pidana namun membuka ruang bagi penyelesaian melalui jalur perdata.

Perkembangan kasus ini perlu diikuti dengan cermat untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, sekaligus menjaga kredibilitas institusi hukum dan pendidikan di Indonesia.

Dengan penjelasan resmi dari UGM dan kritik dari pakar hukum, publik mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai isu yang selama ini menjadi perdebatan. Penting bagi masyarakat untuk mengedepankan fakta dan bukti dalam menilai suatu kasus hukum, terutama yang menyangkut figur publik dan institusi pendidikan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.