Pendamping PKH Jaring Ratusan Siswa Sekolah Rakyat di 5 Kecamatan Subulussalam

Name: Pendamping PKH Jaring Ratusan Siswa Sekolah Rakyat di 5 Kecamatan Subulussalam
Creator: Plat Merah
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Fitron Jaelani

Senin, 13 Juli 2026 - 03:56 WIB

Pendamping PKH Jaring Ratusan Siswa Sekolah Rakyat di 5 Kecamatan Subulussalam

Latar Belakang Program Sekolah Rakyat dan Peran Pendamping PKH

Plat Merah – Program Sekolah Rakyat, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sejak 2023, bertujuan memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini bekerja sama dengan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang sudah berjalan sejak 2007. Di Kota Subulussalam, inisiatif ini diimplementasikan melalui pendamping PKH yang bertugas memastikan penjaringan siswa sesuai kriteria sosial-ekonomi.

Kuota Terpenuhi: Antusiasme Masyarakat yang Menggelora

Proses penjaringan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditutup pada 8 Juli 2026 setelah 120 pendaftar berhasil disaring dari rekapitulasi awal 200 siswa potensial. Mawardi, Ketua Tim PKH Subulussalam, menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, sehingga kuota maksimal (90 siswa per jenjang) terpenuhi dalam waktu singkat.

Jenjang	Kuota Maksimal	Jumlah Terjaring	Status
SMP	90	120 (disaring)	Penuh
SMA	90	120 (disaring)	Penuh
SD	90	50 (proses)	Belum Terpenuhi

Kronologi Pelaksanaan Penjaringan

Mei 2026: Sosialisasi dan pembentukan tim pendamping PKH di 5 kecamatan.
1-30 Mei 2026: Verifikasi lapangan dengan 14 personel yang menyisir rumah-rumah penerima manfaat.
Juni 2026: Rekapitulasi data awal siswa potensial berdasarkan kriteria pendapatan keluarga.
1-7 Juli 2026: Konfirmasi final dan pemangkasan kuota sesuai daya tampung sekolah.
8 Juli 2026: Penutupan penjaringan untuk SMP/SMA; proses SD dilanjutkan.

Kendala di Tingkat Sekolah Dasar (SD)

Sebaliknya dengan jenjang menengah, kuota 90 siswa untuk Sekolah Dasar (SD) masih tersisa 40 slot hingga 13 Juli 2026. Analisis awal menunjukkan beberapa faktor:

Minimnya kesadaran orang tua tentang pentingnya SD sebagai fondasi pendidikan.
Keterbatasan akses transportasi ke sekolah dalam daerah terpencil.
Tidak tersedianya data akurat tentang anak usia 6-12 tahun dari keluarga penerima manfaat.

Mawardi menekankan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan kepala desa dan guru SD setempat untuk mempercepat proses pendaftaran.

Dampak Sosial dan Implikasi Kebijakan

Program ini memiliki dampak signifikan dalam upaya pemerintah mengurangi angka putus sekolah dan kesenjangan pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Sosial 2025, 68% dari 10.000 penerima bantuan PKH di Aceh hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Dengan akses gratis ke Sekolah Rakyat, program ini diharapkan:

Meningkatkan lulusan SD hingga 15% dalam lima tahun.
Mengurangi biaya pendidikan keluarga rentan hingga 70%.
Menjadi model inovatif bagi daerah lain dalam mengintegrasikan bantuan sosial dengan pendidikan.

Namun, tantangan tetap ada, termasuk manajemen kualitas pendidikan dan koordinasi lintas sektor antara Kemendikbud Ristek dan Kementerian Sosial.

Prospek ke Depan

Mulai 13 Juli 2026, 180 siswa baru (90 SMP + 90 SMA) akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di lima sekolah negeri di Subulussalam. Untuk SD, pihak program menargetkan menutup kuota paling lambat 20 Juli 2026. Langkah strategis seperti pelatihan guru, pembangunan infrastruktur sekolah, dan pelatihan literasi digital bagi orang tua akan dipertimbangkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan di kota ini.

Program ini juga menginspirasi inisiatif serupa di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, seperti peluncuran Sekolah Rakyat Berbasis Desa di Aceh Tengah. Dengan pendekatan partisipatif dan data-driven, Subulussalam kini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor pendidikan.