SPMB, Orang Tua Murid SMPN 2 Sembawa Pertanyakan Transparansi Seleksi

Latar Belakang SPMB di Indonesia

Plat Merah – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah mekanisme yang secara resmi diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai bagian dari upaya memastikan akses pendidikan yang adil. Di tingkat sekolah dasar (SD) hingga menengah pertama (SMP), SPMB biasanya terbagi ke dalam tiga jalur utama: prestasi akademik, jalur domisili (lokasi), dan jalur afirmasi (ekonomi/miskin, penyandang disabilitas, atau siswa berprestasi non-akademis). Namun, di sejumlah daerah, termasuk Banyuasin, jalur domisili sering menjadi sumber kontroversi karena adanya kecurigaan terhadap skoring atau alokasi kuota yang dinilai tidak proporsional.

Detil Kasus di SMPN 2 Sembawa

Di SMPN 2 Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kekecewaan orang tua murid terkait transparansi SPMB 2026/2027 telah memicu protes komunitas. Paidi, seorang warga yang mengaku tinggal di wilayah yang sama dengan sekolah tersebut, mengungkapkan bahwa putranya tidak diterima melalui jalur domisili meskipun memiliki nilai akademik yang dinilai cukup baik. Menurut Paidi, terdapat siswa lain yang berdomisili di wilayah yang sama yang lolos dengan nilai yang lebih rendah, memicu pertanyaan tentang konsistensi mekanisme seleksi.

Hari Koperasi Nasional ke-79 di Banyuasin: Dorongan Transformasi Koperasi Modern untuk Ekonomi Rakyat

E Ekonomi

1 menit

Proses dan Kontroversi Jalur Domisili

Jalur domisili dalam SPMB bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada siswa yang tinggal di sekitar sekolah, dengan asumsi bahwa jarak pendek akan memudahkan partisipasi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering menghadapi tantangan. Misalnya, definisi “domisili” bisa berbeda antar-daerah—apakah berdasarkan alamat KTP, kartu keluarga, atau alamat fisik saat ini? Dalam kasus Banyuasin, Paidi mengaku bahwa putranya memenuhi semua kriteria domisili, termasuk jarak tempuh ke sekolah kurang dari 1 km. Namun, sistem skoring yang digunakan, yang menggabungkan nilai akademik dan domisili, dinilai tidak jelas oleh banyak orang tua.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah. Menurut data BPS 2025, sekitar 23% penduduk Banyuasin hidup di bawah garis kemiskinan. Bagi keluarga seperti Paidi, biaya sekolah swasta bisa mencapai 3-5 kali lebih tinggi dari sekolah negeri, membuat pendidikan menjadi beban berat. Selain itu, minimnya akses ke sekolah berkualitas di daerah pedesaan memaksa banyak siswa mengandalkan jalur domisili sebagai satu-satunya jalan untuk masuk ke sekolah negeri yang terakreditasi.

Respons Resmi dan Tuntutan Masyarakat

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Supadi, mengatakan pihaknya akan meminta laporan terperinci dari panitia SPMB SMPN 2 Sembawa. Namun, Paidi dan kelompok orang tua murid lainnya berharap proses evaluasi ini tidak hanya sekadar investigasi administratif, tetapi juga reformasi mekanisme seleksi secara menyeluruh. Tuntutan utama termasuk:

Bupati Ipuk Larang Sekolah Negeri Jual Seragam dan Buku Selama SPMB 2026

P Pendidikan

25 hari

• Publikasi data nama-nama siswa yang diterima, beserta skor akademik dan domisili lengkap.
• Pelatihan ulang bagi panitia SPMB terkait prinsip transparansi dan anti-diskriminasi.
• Penetapan formula skoring yang jelas, termasuk bobot skor nilai dan domisili.

Kronologi Kejadian

Kritik Terhadap Sistem SPMB Nasional

Kasus ini menyeru perhatian kembali pada kritik terhadap SPMB secara nasional. Laporan dari ICW (Institute for Corruption Watch) 2024 menyebut bahwa 43% pelanggaran SPMB berasal dari skimming data domisili, manipulasi nilai, atau alokasi kuota yang tidak proporsional. Misalnya, di DKI Jakarta, kasus sejenis terjadi di 2023 ketika seorang siswa dengan nilai 98 tidak diterima karena dinilai tidak memenuhi domisili, sementara siswa dengan nilai 72 yang tinggal lebih jauh justru lolos. Kritik ini memicu wacana untuk merevisi regulasi SPMB, terutama Pasal 18 ayat 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2022 yang mengatur skoring multi-kriteria.

Implikasi Jangka Panjang

Jika tidak segera diatasi, isu transparansi SPMB dapat memicu keretakan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Data survei Litbang Kompas 2025 menunjukkan bahwa 62% masyarakat Indonesia percaya bahwa seleksi sekolah negeri rentan korupsi. Di sisi lain, masyarakat juga berharap bahwa kasus ini menjadi momentum untuk menyempurnakan mekanisme SPMB, misalnya dengan:

• Memilah jalur domisili menjadi “domisili jarak” dan “domisili administratif” untuk menghindari kekeliruan.
• Menggunakan sistem digital yang terpusat untuk menghindari permainan data.
• Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap panitia SPMB.

Bagi Paidi dan keluarga lainnya, keadilan pendidikan bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban negara untuk memastikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Seperti yang disampaikan oleh Paidi: “Anak kami tidak butuh perlakuan istimewa, tapi yang kami butuhkan adalah perlakuan adil. Jangan biarkan sistem yang seharusnya melindungi kami justru menjadi alat untuk menindas.”

Terduga Pelaku Iron yang Tewas Tenggelam Saat Digrebek Polisi, Ternyata Pengedar Jaringan Banyuasin-Muba

B Berita

20 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.