Komisi IX DPR Dorong Evaluasi MBG Gunakan Data Status Gizi

PlatMerah.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendorong pemerintah untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan data status gizi masyarakat. Menurutnya, Indonesia telah memiliki instrumen pengukuran status gizi yang valid, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yang selama ini menjadi acuan utama Kementerian Kesehatan.

Charles menegaskan bahwa kebijakan perbaikan gizi nasional, termasuk MBG, seharusnya menggunakan indikator dari survei-survei tersebut, bukan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi. Hal ini disampaikannya kepada wartawan pada Jumat (3/1).

Batas Medsos pada Anak: Pola Asuh, Keteladanan, dan Kebijakan sebagai Kunci Mengatasi Kecanduan

P Pendidikan

36 hari

Evaluasi Berbasis Data, Bukan Asumsi

Charles menjelaskan bahwa jika tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, maka keberhasilannya harus diukur dengan indikator yang valid, seperti penurunan angka stunting, wasting, underweight, dan anemia. Indikator-indikator tersebut dapat diperoleh melalui SKI dan SSGI.

“Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi,” ujar Charles.

Magang Nasional 2026 Batch 1 Angkatan 2 Dibuka: Simak Syarat, Cara Daftar, dan Lowongan di maganghub.kemnaker.go.id

P Pendidikan

16 hari

Ia juga mengingatkan bahwa MBG merupakan program strategis dengan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus didasarkan pada data dan indikator yang tepat agar manfaatnya benar-benar dapat diukur secara objektif.

Kejujuran Tujuan Program

Lebih lanjut, Charles menyoroti pentingnya kejelasan tujuan program. Jika pemerintah memang ingin menjalankan program pemberian makan bagi seluruh anak sekolah secara universal, maka hal tersebut harus disampaikan secara jujur kepada publik. Dengan begitu, publik memahami bahwa tujuan utamanya adalah memberikan makanan kepada seluruh anak, bukan semata-mata memperbaiki status gizi.

Dukung Sekolah Rakyat, Kemenkum Hibahkan Tanah 6,3 Hektar ke Kemensos

P Pendidikan

44 hari

Pernyataan Charles ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Evaluasi yang tepat akan memastikan program berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.