Deddy Sitorus dan ‘Perang’ Koalisi: Dari Tudingan Krisis Internal hingga Borok Energi Nasional
Plat Merah – Jakarta – Panggung politik nasional kembali memanas setelah Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, melontarkan serangkaian kritik tajam yang menyentil hampir semua partai di dalam koalisi pemerintah. Sorotan utamanya tidak hanya pada isu loyalitas dan posisi PDIP sebagai penyeimbang, tetapi juga membongkar borok fundamental di sektor energi, dari krisis pasokan batu bara untuk listrik hingga melonjaknya harga BBM nonsubsidi yang membebani kelas menengah. Pernyataan ini langsung menuai respons keras dari kubu Partai Golkar, NasDem, dan Demokrat.
Perang narasi bermula saat Deddy Sitorus menduga adanya situasi kurang nyaman di internal koalisi pemerintah. Ia mempertanyakan mengapa partai seperti Demokrat dan Golkar begitu sibuk mempersoalkan posisi PDIP sebagai penyeimbang, yang ia sebut sebagai mandat Rakernas partai. “Saya jadi terpikir jangan-jangan ada masalah atau ketidaknyamanan di internal partai koalisi saat ini,” ujar Deddy. Dugaan ini langsung ditepis oleh Ketua DPP Golkar, Sarmuji. “Sejauh ini baik-baik saja. Dugaan yang bahkan disebut spekulatif pun tidak memenuhi syarat. Nggak ada indikasinya sama sekali, jumping conclusion,” kata Sarmuji tegas.
Bagi Deddy Sitorus, sikap koalisi yang terus menyerang justru menunjukkan kegelisahan. “Mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan kami? Apakah karena kurang percaya diri atau ada kegalauan internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?” tanyanya. Ia pun secara spesifik menyentil Partai NasDem dan Partai Demokrat. “Saya sarankan NasDem dan Demokrat fokus mengurus partainya sendiri yang sedang digerogoti. Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru,” sindir politikus asal Kalimantan tersebut.
Tidak berhenti di ranah politik, Deddy Sitorus merambah isu energi yang tengah panas. Menanggapi krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN yang kembali mencuat, ia dikritik oleh Sekretaris Bidang Ekonomi DPP Golkar, Abdul Rahman Farisi. Farisi mengingatkan bahwa krisis serupa pernah terjadi pada 2022 saat Kementerian ESDM dipimpin Arifin Tasrif, menteri rekomendasi PDIP. “Pak Deddy jangan amnesia politik. Lupa bahwa krisis batu bara PLN juga terjadi pada masa beliau,” ujar Farisi. Deddy sendiri tetap konsisten menyoroti bahwa persoalan energi nasional bersifat struktural dan membutuhkan penyelesaian jangka panjang, tanpa boleh sekadar saling tuding.
Kritik energi terkeras disampaikan Deddy Sitorus saat menyoroti kenaikan harga Pertamax yang menembus Rp16.250 per liter. Ia membongkar rapuhnya ketahanan energi nasional yang hanya memiliki cadangan minyak 20–25 hari, jauh di bawah negara lain yang minimal tiga sampai enam bulan. “Spesifikasi teknis kilang minyak kita juga berbeda dengan standar dunia, menciptakan inefisiensi harga dari hulu ke hilir,” paparnya. Deddy menuding pemerintah menjadikan kelas menengah sebagai tameng fiskal melalui kenaikan BBM nonsubsidi, sehingga mengancam pertumbuhan ekonomi dan daya beli. Ia mengusulkan skema burden sharing agar UMKM dan industri logistik tidak ambruk.
Dalam posisi politiknya, PDIP melalui Deddy Sitorus kembali menegaskan komitmen sebagai penyeimbang. “Sistem ketatanegaraan kita tidak mengenal oposisi formal. PDIP berada di luar kabinet tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan konstitusional lewat DPR. Ini bukan sikap ambigu, melainkan mandat Rakernas yang dijalankan konsisten,” tegasnya. Ia mempersilakan partai koalisi yang merasa tidak nyaman untuk keluar dari pemerintahan tanpa menyeret-nyeret PDIP.
Lebih dalam, Deddy mengkritik mentalitas politik yang ia sebut mirip Orde Baru. “Jika seluruh fraksi hanya manut dan jadi tukang stempel kebijakan eksekutif, apa bedanya dengan rezim masa lalu? DPR harus kuat menjalankan pengawasan,” ucapnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa PDIP di bawah arahan Megawati Soekarnoputri tidak akan menjadi partai pendukung buta, melainkan tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Gelombang demonstrasi menentang harga Pertamax yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah menambah bobot kritik Deddy Sitorus. Ia menyebut bahwa kebijakan energi harus berpihak pada rakyat, bukan memperlebar jurang ketimpangan. Dari hulu ke hilir, kata dia, perlu ada reformasi tata kelola migas dan ketenagalistrikan yang transparan dan berkeadilan.
Dengan berbagai manuver ini, Deddy Sitorus tidak hanya tampil sebagai juru bicara partai, tetapi juga sebagai figur yang berani mengkritisi sekutu dan membedah isu-isu strategis. Respons dari kubu koalisi menunjukkan bahwa tensi politik menjelang tahun politik mendatang kian memanas, dan PDIP tetap memilih jalur kritis di luar pemerintahan. Akankah posisi ini menjadi kekuatan baru atau justru memicu friksi lebih dalam? Yang jelas, publik kini memiliki watchdog yang lebih vokal di parlemen.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.