Gibran Usul Gereja hingga Pesantren Dilibatkan MBG: Bukan Hanya Kantin Sekolah, Ibu PKK Juga Bisa!
Plat Merah – Gibran usul gereja hingga pesantren dilibatkan MBG: Bukan hanya kantin sekolah, ibu PKK juga bisa [titlebase] – usulan yang langsung mencuri perhatian publik dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Di tengah evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wapres melempar gagasan segar bahwa program prioritas pemerintah ini tidak boleh hanya mengandalkan infrastruktur sekolah, tetapi harus merangkul seluruh elemen masyarakat, dari dapur pesantren, aula gereja, hingga posyandu yang dikelola ibu-ibu PKK.
Pernyataan itu disampaikan Gibran saat berdialog dengan warga di Sekolah Dasar Wolonowi, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Kamis (18/6/2026). “Ya, itu saya kira bagus sekali. Bukan hanya kantin sekolah ya. Mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan Ibu-ibu PKK, melibatkan orang tua murid, semua bisa dilibatkan,” ujar Gibran. Dengan nada optimistis, ia menekankan bahwa sinergi lintas lembaga akan menjadikan distribusi makanan bergizi lebih tepat sasaran, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kunjungan ke Ende merupakan bagian dari rangkaian kerja Wapres ke Indonesia Timur yang juga menyambangi Gorontalo dan Papua. Yang menarik, Gibran mengajak lima mahasiswa dari berbagai universitas—Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Jenderal Soedirman—untuk melihat langsung pelaksanaan MBG. Langkah ini sekaligus menjawab suara kritis mahasiswa yang beberapa pekan sebelumnya menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura, Erdi, menilai pelibatan mahasiswa adalah langkah tepat. “Karena pihak yang sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka inilah kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” katanya. Erdi melihat gestur Gibran mematahkan narasi bahwa Wapres alergi terhadap diskusi intelektual dan aksi demonstrasi. “Mas Wapres mampu menerima orang-orang yang memiliki semangat tersebut untuk diajak berdialog dan diserap aspirasinya. Ini preseden baik,” tambahnya.
Di balik ajakan itu, evaluasi besar-besaran memang sedang berjalan. Gibran menyebut libur sekolah menjadi momentum ideal untuk memperbaiki tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). “Kita ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN ini,” tegasnya. Salah satu fokus perbaikan adalah penerima manfaat yang harus lebih tepat sasaran. Gibran mencontohkan Desa Niowula di Ende yang jauh dari pusat kota wajib menjadi prioritas.
Namun, usulan pelibatan gereja dan pesantren menuai catatan dari kalangan akademisi. Dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Felix Baghi SVD, mengingatkan agar gereja tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan negara. “Dalam perspektif keadilan dan perdamaian, pertanyaan yang lebih mendasar harus diajukan: apakah gereja dipanggil pertama-tama untuk menjadi pelaksana program negara, atau menjadi suara kenabian yang menjaga keadilan, martabat manusia, dan integritas kehidupan bersama?” ujar Felix. Ia menegaskan bahwa gereja memiliki tugas yang jauh lebih besar daripada menyediakan gedung, dapur, atau tenaga sukarela bagi program pemerintah. Para nabi dalam tradisi keagamaan, katanya, tidak dipanggil untuk mempercantik wajah kekuasaan, melainkan mengingatkan ketika hukum diinjak, rakyat diperalat, dan kebenaran diperdagangkan.
Meski demikian, gagasan Gibran usul gereja hingga pesantren dilibatkan MBG: Bukan hanya kantin sekolah, ibu PKK juga bisa [titlebase] terus menggulirkan diskusi publik. Peran aktif ibu-ibu PKK yang selama ini menjadi tulang punggung posyandu dan dapur umum di tingkat desa dinilai sangat potensial memperkuat rantai pasok MBG. Pelibatan SMK Tata Boga juga bisa menjadi laboratorium hidup bagi siswa sekaligus menjamin cita rasa makanan yang sesuai dengan selera lokal. Sementara pesantren dan gereja memiliki jaringan komunitas yang kuat hingga pelosok, sehingga dapat menjangkau anak-anak di wilayah yang sulit diakses sekolah formal.
Gibran usul gereja hingga pesantren dilibatkan MBG: Bukan hanya kantin sekolah, ibu PKK juga bisa [titlebase]—ungkapan ini pun menjadi trending di sejumlah platform media sosial, dipuji sebagai langkah inklusif yang mendekatkan negara dengan akar rumput. Namun, sejumlah pihak tetap menanti detail teknis agar kolaborasi ini tidak tumpang tindih dan tetap menghormati otonomi masing-masing lembaga. Pemerintah, lewat BGN, dikabarkan akan segera merumuskan skema kemitraan yang transparan, termasuk mekanisme pendanaan dan pengawasan partisipatif.
Pada akhirnya, perjalanan Wapres ke Indonesia Timur dengan membawa mahasiswa dan membuka ruang dialog adalah sinyal bahwa MBG tidak akan dijalankan secara kaku. Fleksibilitas dan keterbukaan menjadi kunci perbaikan. Gibran usul gereja hingga pesantren dilibatkan MBG: Bukan hanya kantin sekolah, ibu PKK juga bisa [titlebase] mencerminkan perubahan paradigma dari program satu arah menjadi gerakan bersama. Apakah suara kenabian yang diingatkan oleh Felix Baghi akan terakomodasi dalam desain program, ataukah kolaborasi ini hanya menjadi orkestrasi citra? Masyarakat akan menilai dari seberapa konsisten janji itu direalisasikan di lapangan.
Dengan berakhirnya masa libur sekolah, evaluasi diharapkan menghasilkan penyempurnaan yang konkret. Mulai dari penajaman data penerima, peningkatan kapasitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, hingga pelibatan lintas pemangku kepentingan. Bila berhasil, model kolaborasi ala Ende ini bisa menjadi cetak biru nasional yang mengokohkan Indonesia Emas lewat perut anak-anak yang kenyang dan bergizi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.