Bahlil Gandeng BIN dan Kejagung Usut Kejanggalan Stok Batu Bara PLN, Temukan Anehnya Data Pasokan
Plat Merah – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya kejanggalan dalam manajemen stok batu bara PT PLN (Persero) yang memicu krisis pasokan dan pemadaman listrik bergilir beberapa pekan terakhir. Untuk mengusut tuntas persoalan ini, Bahlil gandeng BIN dan Kejagung usut kejanggalan stok batu bara PLN dalam sebuah rapat lintas lembaga yang digelar di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil bersama Jaksa Agung ST Burhanudin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membedah akar permasalahan yang sebenarnya terjadi di tubuh PLN. Menurut Bahlil, situasi ini mengingatkan pada krisis batu bara tahun 2022 yang memaksa pemerintah melarang seluruh ekspor batu bara.
“Kita mau bedah ini, apa ini masalah sebenarnya PLN. Karena PLN di tahun 2022, juga begini. Bahkan 2022 itu sempat kita melarang ekspor batu bara. Saya mau tanya sebenarnya apa sih, akhirnya aku pimpin rapat, Bos,” ujar Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta.
Bahlil membeberkan data yang menunjukkan kejanggalan. Kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Pemerintah telah menerbitkan RKAB dengan penugasan pasokan sebesar 180-190 juta ton, dan 160-170 juta ton di antaranya telah diverifikasi dan disanggupi oleh perusahaan tambang. Hingga Juni 2026, kontrak yang sudah diikat PLN mencapai 141 juta ton.
“Dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abuleke apa lagi gitu lho. Nggak, ini aku jujur-jujur aja nih. Berarti kan ada sesuatu,” ungkapnya.
Atas dasar itulah Bahlil gandeng BIN dan Kejagung usut kejanggalan stok batu bara PLN untuk menyelidiki penyebab ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi pasokan. Pemerintah juga menahan sebagian ekspor batu bara untuk memastikan pasokan domestik terpenuhi. “Atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang kan udah jalan normal ini sekarang. Dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan. Kebutuhan dalam negeri dulu,” kata Bahlil.
Untuk mencegah persoalan serupa, pemerintah membentuk tim pengadaan energi primer yang melibatkan BPKP, Inspektorat Jenderal ESDM, PLN, dan aparat hukum. Tim ini bertugas memastikan transparansi dan pengawasan distribusi batu bara. Bahlil menekankan pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum agar praktik curang tidak terulang setiap tahun.
“Pengadaannya harus transparan dan saya minta aparat penegak hukum awasi. Supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus,” tegasnya.
Langkah Bahlil gandeng BIN dan Kejagung usut kejanggalan stok batu bara PLN mendapat dukungan dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen DPR untuk mengawal penyelidikan. Sementara itu, PLN diminta segera mengantisipasi kendala pasokan batu bara berkalori medium-tinggi yang menjadi salah satu penyebab gangguan.
Dengan adanya pengawasan ketat dari BIN dan Kejagung, diharapkan kejanggalan data stok batu bara PLN segera terungkap. Pemerintah berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik nasional dan tidak akan membiarkan krisis energi terulang kembali. Bahlil gandeng BIN dan Kejagung usut kejanggalan stok batu bara PLN menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola energi yang bersih dan akuntabel.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.