Wali Kota Batam Pastikan Rekomendasi DPRD Jadi Acuan Perbaikan APBD 2025, Kini Fokus pada Efisiensi dan Akuntabilitas

Komitmen Pemko Batam Terhadap Perbaikan Anggaran 2025

Plat Merah – Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, 8 Juli 2026, Wali Kota Batam Amsakar Achmad secara resmi memastikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan diimplementasikan pemerintah daerah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan mempertimbangkan masukan konstruktif dari badan legislatif.

Latar Belakang dan Konteks APBD Batam

Pengelolaan APBD Kota Batam selama beberapa tahun terakhir memang menjadi sorotan, terutama terkait efektivitas anggaran dalam membiayai program pembangunan. Dengan anggaran mencapai Rp 12,5 triliun pada 2025, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan anggaran tersalurkan secara efisien dan transparan. DPRD, dalam laporannya, menyoroti tiga isu utama: ketidakserasian alokasi anggaran dengan prioritas daerah, pengadaan barang/jasa yang belum optimal, dan perlunya peningkatan sistem laporan keuangan.

Pangdam XIX Tuanku Tambusai Perkuat Strategi Karhutla dengan Simulasi Virtual dan Pemetaan Wilayah Rawan

B Berita

19 hari

Rekomendasi DPRD yang Dikembangkan

Menurut Amsakar, rekomendasi DPRD telah melalui proses sinkronisasi intensif bersama seluruh OPD. Berikut poin utama yang akan ditindaklanjuti:

• Review alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, khususnya proyek jalan dan drainase
• Peningkatan pengawasan terhadap kontraktor melalui sistem e-procurement
• Pelatihan manajemen keuangan bagi pejabat pengelola anggaran
• Integrasi sistem pelaporan keuangan dengan database nasional BPK

Dampak Perbaikan APBD bagi Masyarakat

Perbaikan pengelolaan APBD ini diharapkan menghasilkan manfaat signifikan bagi warga Batam, terutama dalam bidang pelayanan publik. Dengan efisiensi anggaran hingga 8-10%, Pemko berencana menambah alokasi dana untuk:

Langkah Strategis Pemko Batam

Untuk memastikan implementasi rekomendasi DPRD berjalan efektif, Pemko Batam akan menerapkan beberapa strategi inovatif, seperti:

Kolaborasi Lintas Organisasi Kepri Tanam 100.000 Pohon untuk Warisan Hijau Generasi Masa Depan

N Nasional

3 hari

1. Membentuk Satgas Evaluasi APBD yang terdiri dari akademisi dan profesional
2. Mengadopsi sistem e-anggaran berbasis AI untuk prediksi kebutuhan belanja
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui platform laporan anggaran terbuka

Kronologi Pengambilan Keputusan

Proses penerimaan rekomendasi DPRD terjadi dalam beberapa tahap kritis:

Analisis Eksper

Dr. Rizki Nurfadilah, pakar kebijakan publik dari UPI, menilai inisiatif ini merupakan langkah positif namun memerlukan evaluasi berkelanjutan. “Kunci dari perbaikan APBD bukan hanya pada penerimaan rekomendasi, tetapi juga pada implementasi yang diiringi sistem pengawasan ketat,” katanya. Ia menyoroti pentingnya transparansi data anggaran untuk mencegah potensi korupsi.

Sebaliknya, perbaikan APBD ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam koordinasi antar-OPD. Amsakar mengakui perlunya pelatihan manajemen proyek bagi para pejabat baru yang mungkin belum terbiasa dengan sistem anggaran yang kompleks.

Reses DPRD Sumsel di Gajah Mati Soroti Kebutuhan Infrastruktur dan Solusi Pertanian

R Regional

5 hari

Dengan komitmen ini, Kota Batam berada di jalur yang benar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Langkah-langkah konkret ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat bahwa anggaran daerah benar-benar bekerja untuk kepentingan umum.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.