KPU RI Tekankan Budaya Antikorupsi di KPU Kabupaten Jembrana Menuju WBK dan WBBM

Plat Merah – Pada 8 Juli 2026, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melakukan kunjungan monitoring dan pembinaan ke KPU Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan mempercepat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam persiapan KPU Jembrana sebagai perwakilan Provinsi Bali dalam penilaian nasional yang diselenggarakan Kementerian PANRB.

Latar Belakang Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas adalah upaya pemerintah untuk membangun sistem birokrasi yang bebas korupsi dan melayani publik secara optimal. Program ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. WBK dan WBBM merupakan dua dimensi penting dari program ini, di mana WBK fokus pada pencegahan korupsi, sementara WBBM menekankan pelayanan publik yang bersih dan profesional.

Pemkab Situbondo Usulkan Pembangunan 36 Jembatan Garuda

P Politik

20 hari

Berdasarkan data Kementerian PANRB, hingga 2025, hanya 23% instansi pemerintah di Indonesia yang telah memenuhi kriteria WBK. KPU Jembrana menjadi salah satu dari sedikit instansi daerah yang berkomitmen mempercepat pencapaian target ini, terutama dalam sektor penyelenggaraan pemilu yang rentan terhadap praktik korupsi.

Peran KPU dalam Reformasi Birokrasi

Ketua KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya, menegaskan bahwa pihaknya komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi teknologi dan perbaikan tata kelola organisasi. Sanjaya menyatakan bahwa integritas dan profesionalisme harus menjadi nilai utama dalam setiap proses administrasi KPU.

Anggota KPU RI, Idham Holik, menambahkan bahwa pembangunan ZI merupakan wujud nyata dari “good and clean electoral governance”. “Budaya anti-korupsi harus menjadi karakter kerja seluruh jajaran KPU. Moto ‘KPU Melayani’ harus menjadi landasan dalam memberikan pelayanan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Cerita Kapolri Kerap Diminta Loloskan Peserta Akpol, Semua Ditolak: Era Titip-Menitip Berakhir

P Politik

32 hari

Inovasi Pelayanan KPU Jembrana

Sebagai bentuk komitmen, KPU Jembrana telah menghadirkan sejumlah inovasi pelayanan publik. Berikut tabel inovasi yang disajikan:

Dampak dan Implikasi

Kegiatan ini memiliki implikasi luas, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Dengan adanya inovasi seperti SiCoktas, masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara transparan, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pembangunan ZI juga mendorong perubahan kultur organisasi, di mana setiap karyawan KPU harus mematuhi standar etika yang ketat.

Kronologi Kesiapan Penilaian

• 2023: KPU Jembrana memulai penerapan SOPAN sebagai upaya awal memperbaiki tata kelola internal.
• 2024: Pengembangan aplikasi SiCoktas sebagai mekanisme pengaduan korupsi.
• 2025: Evaluasi internal menunjukkan peningkatan 40% dalam efisiensi pelayanan publik.
• 2026: Kunjungan KPU RI menyatakan persiapan KPU Jembrana sebagai representasi Bali dalam penilaian nasional.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menilai bahwa KPU Jembrana dan Badung menjadi teladan bagi instansi lain di Bali. “Komitmen, integritas, dan inovasi harus dijaga agar bisa menjadi model nasional,” katanya.

Bawaslu Bali Dorong Komunikasi Publik yang Adaptif dan Berdampak

P Politik

2 hari

Harapan ke Depan

Idham Holik menutup kunjungan dengan menyampaikan harapan bahwa KPU Jembrana tidak hanya mencapai WBK dan WBBM, tetapi juga menjadi motor penggerak reformasi birokrasi di tingkat nasional. “Keberhasilan tidak ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi oleh kualitas layanan yang dirasakan masyarakat,” tandasnya.

Dengan komitmen yang konsisten dan dukungan teknologi, KPU Jembrana berpotensi menjadi salah satu contoh terbaik penerapan anti-korupsi di sektor penyelenggaraan demokrasi. Langkah ini juga diharapkan menginspirasi daerah lain untuk mengejar prestasi serupa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.