Bawaslu Bali Dorong Komunikasi Publik yang Adaptif dan Berdampak

Plat Merah – Badung – 12 Juli 2026. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali terus memperkuat strategi komunikasi publik sebagai fondasi eksistensi lembaga, terutama di masa non-tahapan pemilu. Dalam Rapat Optimalisasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Badung, 6 Juli 2026, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menekankan bahwa tanpa komunikasi yang efektif, masyarakat tidak akan memahami peran Bawaslu. “Kehumasan adalah jembatan informasi antara lembaga dan rakyat. Bahkan pasca-pemilu, kita tetap hadir melalui narasi yang adaptif,” ujarnya.

Komunikasi Publik di Era Pasca-Pemilu

Wiratma menjelaskan bahwa setelah selesainya tahapan pemilu, Bawaslu harus mempertahankan relevansi lembaga melalui strategi komunikasi yang dinamis. “Tantangan terbesar adalah mengubah persepsi bahwa Bawaslu hanya aktif saat pemilu. Kita harus menunjukkan kontribusi kontinu dalam demokrasi,” tambahnya. Untuk mencapai ini, Bawaslu Bali fokus pada pendidikan politik melalui program GEMPAR (Gempurna Masyarakat) yang telah diluncurkan sejak 2022.

Kakanwil Kemenkum Bali Dorong Pertahankan Prestasi dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Hukum

P Politik

3 hari

Persepsi Masyarakat dan Tantangan Digital

Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta, menyoroti persepsi negatif yang cepat menyebar di media sosial. “Berita hoaks bisa menciptakan stigmatisasi terhadap lembaga. Contoh: saat produksi video SMK Badung, 30% peserta menyebut Bawaslu salah,” bebernya. Menurut data Kementerian Kominfo 2025, 74% informasi negatif tentang Bawaslu tersebar di platform digital. Rahmat Tamara, Koordinator Divisi P2H, menambahkan bahwa keterbatasan anggaran mendorong kreativitas, seperti pemanfaatan TikTok dan YouTube untuk konten kreatif.

• Inovasi Konten: Kolaborasi dengan influencer lokal
• Pendekatan Naratif: Cerita kisah nyata pemilih
• Anggaran Efisien: Penggunaan alat desain gratisan

Kolaborasi untuk Verifikasi Informasi

Ketua Mafindo Bali, Dimas, mengusulkan penguatan kerja sama dengan Bawaslu daerah untuk melawan hoaks. “Platform Bawaslu bisa menjadi partner dalam menyelesaikan 20.000+ kasus hoaks politik setiap tahunnya,” saran Dimas. Contoh kolaborasi: kampanye #CekFaktaBali yang viral di 2025 dengan 5 juta interaksi.

DPRD Riau Minta Pemko Pekanbaru Kaji Matang Operasional Bus Listrik TMP

P Politik

5 hari

Perspektif Media dan Pemerintah

I Putu Sukarma dari Prokompim Badung membagi pengalaman manajemen komunikasi pemerintah. “Setiap kegiatan pimpinan harus melewati 5 tahapan: rencana, dokumentasi, penulisan rilis, revisi, dan publikasi,” jelasnya. Wiradivka dari Dinas Kominfo menekankan pentingnya strategi berbeda untuk platform digital: “TikTok butuh konten singkat, Facebook butuh analisis mendalam, sementara YouTube cocok untuk dokumenter.”

Tantangan Jurnalisme dan Etika

I Ketut Joni Suwirya dari PWI Bali mengingatkan prinsip jurnalistik. “Berita harus faktual, netral, dan mudah dipahami. Hindari istilah teknis yang membingungkan,” pesan Joni. Dengan implementasi ini, Bawaslu berharap meningkatkan kepercayaan publik dari 45% (2024) ke 60% pada 2026.

Gibran Usul Gereja hingga Pesantren Dilibatkan MBG: Bukan Hanya Kantin Sekolah, Ibu PKK Juga Bisa!

P Politik

20 hari

Dampak dan Implikasi

Langkah Bawaslu Bali berpotensi menginspirasi daerah lain dalam mengelola komunikasi demokrasi. Dengan strategi adaptif, lembaga ini menyiapkan generasi muda sebagai agent of change melalui program seperti GEMPAR yang telah menjangkau 150.000 siswa se-Indonesia. Di era informasi yang cepat berubah, komunikasi yang terstruktur menjadi kunci menjaga integritas sistem demokrasi.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.