Dedek Prayudi Tegaskan Budi Arie Tak Cocok Bergabung di PSI Terkait Isu Masa Kepemimpinan Presiden

Dedek Prayudi Tegaskan Budi Arie Tak Cocok Bergabung di PSI Terkait Isu Masa Kepemimpinan Presiden

PlatMerah.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara tegas menolak kemungkinan bergabungnya Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, sebagai anggota partai. Penolakan ini disampaikan Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, menyusul viralnya pernyataan Budi Arie tentang kemungkinan percepatan pergantian pemerintahan sebelum masa jabatan presiden berakhir.

Dedek menegaskan bahwa keanggotaan partai bukan hanya soal administratif, melainkan harus sesuai dengan nilai dan rekam jejak yang sejalan dengan partai. Oleh karena itu, menurutnya, tempat Budi Arie bukan di PSI. Salah satu alasan penolakan PSI adalah pernyataan Budi Arie yang mengusulkan wacana pergantian pemerintahan di tengah masa jabatan, yang bertentangan dengan prinsip PSI yang menghormati proses demokratis dan masa jabatan presiden secara penuh hingga 2029.

“Pernyataan Budi Arie soal kemungkinan pergantian pemerintahan di tengah jalan adalah buah pikiran orang kurang kerjaan dan tidak sesuai pendirian dasar PSI. Kalau ada perbedaan dalam hal mendasar, ya tidak usah bergabung,” ujar Dedek. Penolakan ini juga didukung oleh pengurus tingkat wilayah hingga cabang di PSI yang sepakat menolak kehadiran Budi Arie di partai.

Kontroversi Pernyataan Budi Arie dan Respons PKS

Pernyataan Budi Arie mengenai percepatan politik sebelum Pemilu 2029 memicu reaksi dari berbagai pihak. Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian, menilai pernyataan tersebut sebagai provokasi yang berpotensi menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian politik. Pipin menegaskan bahwa mekanisme konstitusional yang mengatur masa jabatan presiden harus dihormati dan tidak boleh dipermainkan oleh wacana politik yang belum jelas dasar dan tujuannya.

Pipin juga meminta Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terbuka jika pernyataan itu hanya merupakan pendapat pribadi Budi Arie, guna mencegah kegaduhan yang berlarut di masyarakat. PKS sendiri menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan mandat rakyat secara penuh hingga 2029.

Analisis Mengenai Posisi Budi Arie dan Projo

Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menilai pernyataan Budi Arie mencerminkan karakter relawan politik yang mengutamakan kalkulasi struktural, termasuk akses kekuasaan dan posisi politik, daripada loyalitas ideologis. Ia mengaitkan pernyataan tersebut dengan perubahan posisi Budi Arie yang direshuffle dari kursi Menteri Koperasi pada 2025.

Nasarudin menambahkan, Projo sebagai organisasi relawan sedang melakukan strategi bertahan (survival strategy) untuk tetap relevan di tengah perubahan konfigurasi kekuasaan politik. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan logo Projo yang menghilangkan wajah Presiden Joko Widodo dan adanya indikasi eksodus anggotanya ke Partai Gerindra.

Perubahan tersebut mencerminkan ketegangan antara loyalitas kepada figur pemimpin dan kebutuhan organisasi untuk bertahan dalam lanskap politik yang dinamis.

Dengan latar belakang ini, sikap PSI yang menolak bergabungnya Budi Arie memperkuat posisi partai dalam menegakkan prinsip demokrasi dan menghormati masa jabatan presiden yang telah ditetapkan secara konstitusional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.

Tinggalkan Balasan

Tutup