Dasco: RUU Perampasan Aset Sudah Berproses di DPR dan Dapat Banyak Masukan Masyarakat

Senin, 31 Agustus 2026 - 04:10 WIB

Dasco: RUU Perampasan Aset Sudah Berproses di DPR dan Dapat Banyak Masukan Masyarakat

PlatMerah.com, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset saat ini masih aktif berlangsung di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa proses legislasi ini terus berjalan dengan melibatkan partisipasi publik yang luas.

Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset sedang dibahas secara intensif oleh Komisi III DPR. Dalam prosesnya, Komisi III membuka ruang partisipasi publik untuk menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi, profesi, dan perorangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyerapan aspirasi yang menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap RUU ini.

Partisipasi Publik yang Luas

Menurut Dasco, selama masa reses DPR, Komisi III tetap aktif melakukan pembahasan dan menerima masukan publik. Banyak pihak yang antusias memberikan perspektif dan saran terkait isi dan mekanisme RUU Perampasan Aset. Pimpinan DPR pun akan meminta laporan perkembangan pembahasan dari Komisi III setelah masa reses berakhir untuk mengevaluasi proses dan aspek teknis pembahasan undang-undang tersebut.

Konteks dan Pentingnya RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu dari 43 Rancangan Undang-Undang yang sedang dalam tahap penyusunan dan pembahasan bersama pemerintah. Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan bahwa RUU ini termasuk prioritas dalam agenda legislasi DPR. RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menangani perampasan aset dalam konteks hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya.

Dampak dan Harapan dari Proses Legislasi

Melibatkan partisipasi publik secara luas dalam pembahasan RUU Perampasan Aset memberikan nilai tambah bagi proses legislasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan proses yang terbuka dan partisipatif, diharapkan RUU ini dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Proses ini juga menunjukkan komitmen DPR dalam melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan aplikatif. Evaluasi dan laporan berkala dari Komisi III akan menjadi acuan bagi pimpinan DPR untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan tata cara pembahasan ke depannya.