SETARA Institute Tegaskan Tim Preventive Strike Polda Metro Harus Junjung Negara Hukum dan HAM
PlatMerah.com – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menegaskan bahwa pembentukan Tim Preventive Strike oleh Polda Metro Jaya harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini menjadi penting agar upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tidak melampaui kewenangan dan tetap profesional.
Peran Tim Preventive Strike dalam Pemolisian Modern
Hendardi menjelaskan bahwa dalam paradigma pemolisian modern, kepolisian dituntut untuk tidak hanya bertindak setelah kejahatan terjadi, tetapi juga melakukan deteksi dini dan langkah pencegahan melalui pendekatan intelijen, kemitraan dengan masyarakat, serta meningkatkan kehadiran polisi di ruang publik. Pembentukan Tim Preventive Strike diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menekan potensi gangguan Kamtibmas dan meningkatkan rasa aman masyarakat.
Prinsip Legalitas dan Penghormatan HAM
Meskipun mendukung pendekatan pencegahan, Hendardi menegaskan bahwa tindakan kepolisian harus berpedoman pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penghormatan terhadap hak-hak warga negara menjadi kunci agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Ia mendorong Polda Metro Jaya untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal.
Transparansi dan Kepercayaan Publik
Transparansi mengenai mandat dan tata cara kerja Tim Preventive Strike sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Hendardi mengingatkan bahwa keberhasilan tim tidak diukur dari banyaknya tindakan yang dilakukan, melainkan efektivitasnya dalam mencegah gangguan Kamtibmas tanpa melanggar hak konstitusional masyarakat.
Mendorong Pendekatan Preemptive Policing Profesional
Hendardi berharap pendekatan preemptive policing yang diterapkan oleh Tim Preventive Strike mampu menciptakan sistem keamanan yang efektif sekaligus menjaga keseimbangan antara pemeliharaan keamanan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Dengan demikian, tim ini diharapkan menjadi instrumen pencegahan yang profesional, terukur, dan akuntabel dalam menjaga situasi Kamtibmas.
“Kinerja kepolisian yang baik dalam penegakan hukum perlu terus ditingkatkan agar semakin memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung supremasi sipil,” ujar Hendardi.
Implikasi bagi Keamanan dan HAM
Pembentukan Tim Preventive Strike merupakan langkah strategis dalam penguatan keamanan di wilayah metropolitan. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada penerapan prinsip negara hukum dan penghormatan hak asasi manusia secara konsisten. Pengawasan yang ketat dan transparansi menjadi fondasi untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Dengan pendekatan yang tepat, Tim Preventive Strike dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga negara.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.













