ASN Banyuwangi Diminta Responsif Tangani Keluhan Warga

Latar Belakang Direktif Responsivitas ASN

Plat Merah – Kabupaten Banyuwangi, yang dikenal sebagai “Taman Bunga Timur Indonesia”, kembali menunjukkan komitmen meningkatkan kualitas layanan publik. Di tengah tantangan geografis dengan wilayah pantai selatan yang rawan longsor dan kawasan pegunungan timur yang terisolasi, Bupati Ipuk Fiestiandani menggelar apel pagi yang bertransformasi menjadi ajang penegasan nilai-nilai birokrasi modern pada Kamis (9/7/2026). Direktif ini muncul setelah berbagai survei menunjukkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) Banyuwangi masih berada di bawah rata-rata nasional.

Peneguhan Filosofi Pelayanan

“Kita bukan sekadar menjabat, tapi melayani,” tegas Ipuk saat memberikan arahan. Ia menekankan prinsip 3E – Efisiensi, Efektivitas, dan Ekuitas – dalam pelayanan publik. Direktif ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik, namun diberi sentuhan lokal dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat Banyuwangi yang multikultural.

Inovasi PASTI MAPAN Hadir di Jember: Solusi Administrasi Kependudukan Tanpa Harus ke Pengadilan

T Teknologi

7 hari

Indikator Perubahan Budaya Birokrasi

• Penurunan rata-rata waktu penyelesaian keluhan menjadi < 72 jam
• Penambahan 15 titik layanan digital di daerah terpencil
• Target kepuasan masyarakat 85% pada akhir 2026

Kolaborasi Lintas Sektor

Ipuk menegaskan pentingnya menghilangkan “dinding sektoral” antar OPD. Contoh konkret diungkapkan saat disebutkan kasus penanganan banjir di Desa Sumbergempol tahun lalu, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan membutuhkan 14 hari untuk koordinasi, sedangkan di era ini bisa diselesaikan dalam 48 jam melalui sistem digital.

Gerakan ASN Berbagi: Dari Program ke Praktik Harian

Dampak Transformasi Birokrasi

Kebijakan ini berpotensi menghasilkan efek domino:

Kanwil Kemenkum Babel dan Setda Bangka Barat Kembangkan Strategi Pengelolaan JDIH untuk Penguatan Governance Digital

T Teknologi

16 hari

• Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah
• Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program desa
• Penguatan citra Banyuwangi sebagai daerah inovatif
• Reduksi biaya operasional akibat efisiensi layanan

Tantangan Implementasi

Beberapa tantangan nyata dihadapi antara lain:

1. Capaian sinyal 4G hanya mencapai 65% dari 36 kecamatan
2. Angka kehadiran ASN rata-rata 88% di wilayah terpencil
3. Kebutuhan pelatihan digital untuk 1.200 ASN

Perspektif Masyarakat

Warga Desa Kalipuro, Siti Rohmah (45), mengungkapkan: “Dulu harus antri 3 hari untuk izin usaha. Sekarang via WhatsApp bisa selesai dalam 1 hari. Tapi saya masih khawatir kalau ada petugas yang acuh.” Kritik ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan, namun masih diperlukan monitoring intensif.

Sentuhan Kolaborasi BRI, Meringankan Ekonomi Masyarakat Rentan di Jember

B Berita

5 hari

Dengan menggabungkan teknologi digital, pendidikan politik birokrasi, dan partisipasi aktif masyarakat, Banyuwangi berpotensi menjadi model transformasi pemerintahan daerah di Indonesia Timur. Langkah-langkah yang diambil Bupati Ipuk ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan humanis.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.