Kemenkum Sumsel Pemetaan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di PALI: Modus Merek Palsu, Potensi Budaya, dan Upaya Penegakan Hukum

Plat Merah – Pada Selasa, 10 Juli 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) melakukan serangkaian koordinasi lintas‑instansi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Kegiatan yang dipimpin oleh Analis Kekayaan Intelektual Muda, Yulkhaidir, bertujuan memetakan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) sekaligus mengidentifikasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dapat menjadi aset ekonomi daerah.

Kronologi Kunjungan dan Temuan Utama

1. 09:00 – Tim Kanwil tiba di Polres PALI, disambut Unit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) yang dipimpin Nofran Indika.
2. 09:30 – Diskusi tentang dugaan pelanggaran hak merek pada produk elektronik (mixer, rice cooker, blender). Modus: penghapusan merek asli, penempelan stiker Philips lengkap logo SNI, serta label asuransi palsu sebelum dipasarkan di marketplace.
3. 10:45 – Kunjungan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dipandu Sekretaris Rusmala Dewi. Inventarisasi 3 KIK yang siap diajukan ke DJKI serta 11 motif batik dan motif Songket Sawit berpotensi dilindungi.
4. 12:00 – Makan siang dan evaluasi singkat.
5. 13:30 – Pertemuan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Kepala Dinas Ida Martini. Pembahasan lima motif batik terdaftar di Dekranasda, enam motif baru hasil BRIDA, serta dua motif songket baru.
6. 15:00 – Identifikasi potensi Paten Sederhana: teknik pewarnaan alami dari kulit rengas menghasilkan warna terracotta.
7. 16:30 – Penutupan oleh Kepala Kanwil, Maju Amintas Siburian, menegaskan komitmen sinergi antar‑instansi.

Modus Merek Palsu: Dari Penghapusan hingga Penjualan di Marketplace

Tim menemukan pola yang konsisten pada produk elektronik yang beredar hingga Kabupaten Muaraenim. Pelaku pertama-tama menghilangkan label merek asli, kemudian menempelkan stiker yang meniru merek Philips lengkap dengan logo Standar Nasional Indonesia (SNI). Tidak berhenti di situ, label asuransi palsu juga ditambahkan untuk memberi kesan legalitas.

Perlombaan Bakiak Meriahkan HUT ke-80 Bhayangkara, Polda Sumsel Perkuat Soliditas Antarpersonel

B Berita

9 hari

Tanpa laporan resmi dari pemegang hak merek, kepolisian belum dapat melanjutkan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Polres PALI mengharapkan dukungan teknis dan koordinasi lebih intensif dari Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kekayaan Intelektual Komunal: Potensi Budaya yang Belum Terekam

Pengembangan ini tidak hanya melindungi warisan budaya, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi UMKM lokal yang dapat memasarkan produk dengan nilai tambah legal.

Jeruk Gerga Pagaralam Raih Sertifikat Indikasi Geografis, DJKI Siapkan Monitoring dan Pendampingan

B Berita

6 hari

Dampak dan Implikasi Bagi Berbagai Pemangku Kepentingan

• Masyarakat: Perlindungan KI meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap produk lokal, mengurangi risiko penipuan.
• Industri Elektronik Lokal: Penindakan modus merek palsu melindungi pemain sah dari kompetisi tidak sehat.
• Pemerintah Daerah: Inventarisasi KIK memperkuat basis data ekonomi kreatif, mendukung program peningkatan Daya Saing Daerah (DSD).
• Penegak Hukum: Koordinasi dengan Kanwil Kemenkum mempermudah proses penyidikan dan penyidikan.
• Pengrajin dan Budayawan: Pengakuan resmi atas motif batik dan songket meningkatkan peluang ekspor dan kolaborasi desain.

Analisis Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

Menurut Kepala Kanwil, Maju Amintas Siburian, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat perlindungan KI sekaligus menggali aset budaya daerah. Ia menekankan tiga pilar utama:

1. Pemetaan Terpadu: Menggunakan data lintas‑instansi untuk mengidentifikasi titik rawan pelanggaran.
2. Sinergi Penegakan: Membentuk forum reguler antara kepolisian, Kemenkum, dan pemegang hak merek.
3. Pengembangan KIK: Memberikan pendampingan teknis bagi komunitas untuk mendaftarkan produk mereka ke DJKI.

Ke depan, diharapkan laporan resmi dari pemilik merek Philips atau merek lain yang terdampak dapat mempercepat proses hukum. Selain itu, pelatihan mengenai prosedur pendaftaran KI bagi UMKM dan pengrajin akan dilaksanakan secara berkala.

Kanwil Kemenkum Babel Dorong Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di Kota Pangkalpinang

P Pendidikan

21 hari

Penutup

Upaya Kanwil Kemenkum Sumsel di PALI menunjukkan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual tidak hanya soal menindak pelanggaran, melainkan juga memanfaatkan potensi budaya sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri kreatif, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berada pada jalur yang tepat untuk menjadikan warisan budaya sekaligus inovasi lokal sebagai aset yang kompetitif di pasar nasional dan internasional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.