Turun ke Lapangan, DPRD Pasaman Barat Serap Aspirasi Jalan Rusak Evakuasi Tsunami

Latar Belakang Kerusakan Infrastruktur di Luhak Nan Duo

Plat Merah – Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, selama bertahun‑tahun menghadapi degradasi jalan lintas yang menghubungkan tiga nagari utama: Koto Baru, Mahakarya, dan Kapar. Jalan‑jalan ini tidak hanya menjadi urat nadi mobilitas warga, tetapi juga satu‑satunya jalur evakuasi bila terjadi tsunami yang mengancam pesisir pantai Samudra Hindia. Lubang‑lubang besar, retakan dalam, serta lapisan permukaan yang terkelupas membuat perjalanan menjadi berbahaya, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menghambat distribusi barang ke pasar tradisional.

Kronologi Penurunan DPRD ke Lapangan

Pada tanggal 10 Juli 2026, anggota DPRD Pasaman Barat dari daerah pemilihan Luhak Nan Duo dan Sasak Ranah, Muzar, bersama sejumlah tokoh masyarakat turun langsung ke lokasi. Peninjauan dimulai dari pasar Simpang Tigo menuju pasar Kapar, melintasi titik‑titik kritis yang telah lama dikeluhkan. Selama dua hari, mereka mendengarkan keluhan warga, mendokumentasikan kerusakan, dan mengukur panjang ruas yang paling parah.

Pemkab Sampang Siap Dukung TMMD ke-129

N Nasional

2 hari

Kondisi Jalan dan Dampaknya bagi Masyarakat

Menurut Irwandi, anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru, kerusakan terparah terletak pada segmen antara pasar Simpang Tigo hingga pasar Kapar, dengan panjang kerusakan mencapai satu kilometer. Dampak yang dirasakan meliputi:

• Keterlambatan distribusi hasil pertanian, terutama padi dan sayur mayur, yang menurunkan pendapatan petani hingga 15 % per musim.
• Penurunan jumlah kendaraan angkut barang, sehingga harga pasar meningkat 5‑7 % dibandingkan wilayah lain.
• Peningkatan kecelakaan lalu lintas; data kepolisian setempat mencatat 12 kecelakaan ringan dalam tiga bulan terakhir, sebagian besar akibat lubang tak terduga.
• Rasa tidak aman warga saat terjadi bencana alam; jalur evakuasi yang rusak mengurangi kecepatan evakuasi hingga dua kali lipat.

Respons Pemerintah Daerah dan Usulan Anggaran

Muzar menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran perubahan tahun 2026 untuk memperbaiki jalan yang rusak. Ia merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900833/SJ/2025 yang menginstruksikan pemindahan dana efisiensi belanja daerah ke proyek infrastruktur kritis. Dengan memanfaatkan penyesuaian dana transfer ke daerah, pemerintah Pasaman Barat dapat mempercepat perbaikan tanpa menambah beban fiskal.

Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial

Jika perbaikan tidak segera dilakukan, estimasi kerugian ekonomi daerah dapat mencapai Rp 45 miliar per tahun, dihitung dari penurunan produktivitas pertanian, biaya tambahan transportasi, dan potensi turis yang menghindari wilayah berisiko. Secara sosial, ketidakpastian akan meningkatkan migrasi penduduk muda ke kota‑kota besar, memperparah fenomena penurunan penduduk desa.

GMBI Desak DPRD Banyuwangi Turun Tangan Terkait Masalah Peredaran Miras Ilegal dan Pelanggaran Perizinan

H Headline

355 hari

Langkah Selanjutnya dan Rencana Pemerintah

Berikut langkah konkret yang diusulkan oleh DPRD dan diharapkan dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten:

1. Pengesahan alokasi dana perubahan tahun 2026 sebesar minimal Rp 12 miliar untuk tiga segmen prioritas.
2. Pembentukan tim koordinasi lintas sektor (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Musyawarah Nagari) untuk memantau pelaksanaan dan kualitas pekerjaan.
3. Penerapan mekanisme pengadaan transparan berbasis e‑procurement guna menghindari praktik korupsi.
4. Pelaksanaan program kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengintegrasikan perbaikan jalan dengan sistem peringatan dini tsunami.
5. Monitoring pasca‑konstruksi selama 12 bulan untuk memastikan daya tahan jalan terhadap curah hujan tinggi dan gempa bumi.

Implikasi Jangka Panjang

Perbaikan infrastruktur ini tidak hanya akan memulihkan akses ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Jalan yang layak akan mempercepat evakuasi, mengurangi potensi korban jiwa, dan menurunkan beban biaya penanggulangan pasca‑bencana. Selain itu, keberhasilan proyek dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sumatera Barat yang menghadapi tantangan serupa.

Dengan tekad kuat anggota DPRD, dukungan masyarakat, dan sinergi kebijakan anggaran, harapan akan kembali terwujud: jalan lintas Luhak Nan Duo kembali layak dilalui, pasar kembali ramai, dan jalur evakuasi siap melindungi warga setiap saat.

Pemprov Tegaskan Larangan Over Tonase Angkutan Batu Bara Demi Jaga Infrastruktur

R Regional

1 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.