Ranperda Pertanggungjawaban APBD Jembrana 2025 Resmi Disepakati: Langkah Strategis Menuju Good Governance

Latar Belakang Proses Persetujuan Ranperda

Plat Merah – Proses persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Jembrana merupakan bagian dari siklus demokrasi anggaran yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengesahan ini dilakukan setelah melalui serangkaian evaluasi intensif terhadap realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai angka realisasi fisik sebesar 94,2% dan realisasi keuangan 91,8%.

Kronologi Proses Pembahasan

Komunikasi Sinergis Eksekutif-Legislatif

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD selama proses pembahasan. “Kerja sama yang terbangun selama 3 bulan terakhir telah menghasilkan regulasi yang lebih optimal, dengan 15 poin perubahan kebijakan anggaran yang disepakati bersama,” ujar Kembang. Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna menambahkan bahwa pendekatan partisipatif ini telah mengurangi potensi konflik anggaran hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Meluas ke Pekerja Informal di Lumajang

P Politik

19 hari

Analisis Angka Kinerja APBD 2025

• Capaian Prioritas: Pembangunan infrastruktur jalan mencapai 98% dari target
• Challenges: Anggaran kesehatan terkonsumsi 85%, di bawah target 95%
• Inovasi Anggaran: 15% dana dialokasikan untuk pengembangan UMKM digital

Strategi Pembiayaan 2026

Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban ini, pemerintah daerah telah merancang angka alokasi APBD 2026 sebesar Rp 2,1 triliun, dengan fokus pada 3 bidang utama:

Dampak Jangka Panjang

Implementasi laporan pertanggungjawaban ini berpotensi menghasilkan berbagai manfaat strategis:

Lanud Hang Nadim Hadiri Pelantikan DPW IPJI Kepri: Sinergi Media dan Pemerintah untuk Pembangunan Daerah

R Regional

4 hari

• Meningkatkan indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah hingga 25%
• Mempercepat realisasi proyek strategis seperti Bandara Internasional Jembrana
• Mengurangi defisit APBD hingga 5% melalui optimalisasi pendapatan daerah
• Menciptakan 1.200 lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan pertanian

Kompetensi Daerah dalam Era Omnibus Law

Langkah ini sejalan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Pasal 748 ayat (5) tentang penyederhanaan prosedur pertanggungjawaban anggaran. DPRD Jembrana telah melakukan penyegaran mekanisme evaluasi dengan memperkenalkan dashboard digital pelacakan anggaran yang dapat diakses publik melalui portal resmi https://transparansi.jembranakab.go.id.

Respons Stakeholder

Menurut Ketua Forum Pemantau Anggaran (FPA) Jembrana, Anak Agung Gde Putra, “Regulasi ini menunjukkan komitmen nyata daerah dalam menerapkan prinsip accountability. Namun masih ada ruang perbaikan dalam transparansi kontrak proyek infrastruktur.” Sementara itu, kelompok UMKM mengapresiasi alokasi khusus untuk pelatihan digital sebesar Rp 50 miliar dalam APBD 2026.

Hari Koperasi Nasional ke-79 di Banyuasin: Dorongan Transformasi Koperasi Modern untuk Ekonomi Rakyat

E Ekonomi

2 hari

Dengan disepakatinya Ranperda ini, Kabupaten Jembrana kini berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi 2028 sebagai destinasi pariwisata unggulan yang berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.