Strategi Bakeuda Pangkalpinang Naikkan PAD lewat Tapping Box dan Pembayaran QRIS

Plat Merah – Pangkalpinang – Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang kembali menonjolkan inovasi fiskal untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Dua pilar utama yang dicanangkan adalah pemasangan tapping box di restoran dengan omzet tinggi serta digitalisasi pembayaran pajak melalui QRIS, virtual account, ATM, dan gerai pembayaran lainnya. Langkah tersebut tidak hanya berupaya meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kultur kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha.

1. Latar Belakang Kebutuhan PAD yang Lebih Besar

Pada akhir 2025, PAD Kota Pangkalpinang mencatat pertumbuhan 4,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih di bawah target provinsi yang menargetkan pertumbuhan rata‑rata 6 persen. Menyikapi kesenjangan tersebut, Sekretaris Bakeuda, Lenawati, menegaskan perlunya sumber pendapatan yang lebih stabil dan terukur. Restoran, khususnya yang beromzet di atas Rp 2 miliar per tahun, diproyeksikan menyumbang hingga 12 persen tambahan PAD bila transaksi mereka tercatat secara digital.

Bupati Monas Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Desa Sinabang, Simeulue

R Regional

13 hari

1.1. Mengapa Restoran Menjadi Fokus Utama?

• Volume transaksi harian yang tinggi memberikan basis data pajak yang signifikan.
• Mayoritas restoran kini menggunakan sistem Point‑of‑Sale (POS) yang kompatibel dengan perangkat tapping.
• Pengawasan manual sulit dilakukan karena jam operasional yang panjang.

2. Pemasangan Tapping Box: Mekanisme dan Implementasi

Sejak 17 Juli 2026, tim monitoring dan evaluasi (Monev) Bakeuda menempatkan perangkat tapping box pada 27 restoran terpilih yang masing‑masing memiliki omzet tahunan di atas Rp 2 miliar. Perangkat ini terintegrasi dengan sistem pajak daerah sehingga setiap transaksi tercatat otomatis, mengurangi celah manipulasi dan meningkatkan akurasi perhitungan pajak.

Data awal menunjukkan penurunan selisih antara omset yang dilaporkan dan realisasi transaksi sebesar 18 persen dalam tiga bulan pertama, menandakan peningkatan kepatuhan yang signifikan.

3. Digitalisasi Pembayaran Pajak via QRIS

Di sisi lain, Kepala Bidang Penagihan, Ajung Zulpian, menjelaskan bahwa mayoritas warga Pangkalpinang sudah terbiasa dengan transaksi non‑tunai. Oleh karena itu, Bakeuda membuka kanal pembayaran pajak melalui QRIS, virtual account, ATM, serta gerai ritel seperti Alfamart dan Indomaret.

3.1. Alur Pembayaran QRIS

1. Pembayar mengakses aplikasi perbankan atau e‑wallet yang mendukung QRIS.
2. Memindai kode QR yang tertera pada faktur pajak.
3. Memasukkan nominal pajak yang terintegrasi otomatis dari sistem Bakeuda.
4. Transaksi selesai, bukti pembayaran otomatis tercatat di portal pajak daerah.

Selama kuartal pertama 2026, volume transaksi QRIS mencapai 4.800 kali, meningkat 42 persen dibandingkan kuartal terakhir 2025. Total nilai pajak yang dibayarkan via QRIS mencapai Rp 12,5 miliar, menyumbang 7,8 persen dari total PAD.

4. Kronologi Implementasi

• 17 Juli 2026 – Pengumuman resmi pemasangan tapping box di 27 restoran utama.
• 20 Juli 2026 – Mulai uji coba integrasi sistem POS dengan platform pajak daerah.
• 1 Agustus 2026 – Peluncuran portal pembayaran QRIS resmi Bakeuda.
• 15 Agustus 2026 – Penandatanganan kerja sama dengan tiga jaringan ritel untuk gerai pembayaran.
• 30 September 2026 – Evaluasi pertama, laporan peningkatan PAD sebesar 3,6 persen.

5. Dampak dan Implikasi

5.1. Bagi Pemerintah Daerah

Penambahan sumber PAD melalui mekanisme digital memberikan ruang fiskal lebih leluasa untuk pembiayaan infrastruktur, layanan kesehatan, dan program pendidikan. Selain itu, data real‑time memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan responsif.

Polres Pamekasan Tangani Kasus Nelayan Meninggal saat Melaut: Analisis Kecelakaan Laut dan Upaya Keselamatan

R Regional

19 hari

5.2. Bagi Pelaku Usaha Restoran

Restoran yang berpartisipasi memperoleh manfaat berupa kemudahan pencatatan penjualan, pengurangan beban administrasi, dan potensi insentif pajak bagi yang menunjukkan kepatuhan tinggi. Namun, ada pula tantangan adaptasi teknologi dan biaya instalasi awal yang masih menjadi pertimbangan.

5.3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat membayar pajak dengan cepat tanpa harus antre di loket. Transparansi yang meningkat juga menumbuhkan rasa kepercayaan bahwa dana publik dikelola secara profesional.

5.4. Bagi Sektor Keuangan

Bank dan penyedia layanan e‑wallet memperoleh volume transaksi tambahan, memperluas ekosistem pembayaran digital di wilayah Lampung Selatan.

6. Tantangan dan Rencana Ke Depan

Meski hasil awal menunjukkan tren positif, Bakeuda mengidentifikasi beberapa kendala: resistensi sebagian pemilik usaha kecil terhadap teknologi, kebutuhan pelatihan tenaga monitoring, serta integrasi data lintas sistem yang masih memerlukan standar interoperabilitas.

Untuk mengatasi hal tersebut, rencana aksi meliputi:

Pangkalpinang Dorong Disiplin ASN sebagai Fondasi Pelayanan Publik yang Optimal

R Regional

18 hari

• Program sosialisasi dan pelatihan gratis bagi restoran skala menengah‑kecil.
• Pengembangan aplikasi mobile internal Bakeuda yang dapat memvisualisasikan data pajak real‑time bagi wajib pajak.
• Peningkatan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk standar keamanan transaksi.
• Evaluasi tahunan dan penyesuaian target PAD berbasis data historis.

Dengan langkah-langkah tersebut, Bakeuda berharap dapat menambah setidaknya Rp 30 miliar ke PAD 2026, menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Transformasi digital ini menandai babak baru dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana teknologi bukan sekadar alat, melainkan katalisator transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.