Komisi IV DPR Minta Pemda dan BNPB Perkuat Mitigasi Kekeringan dengan Perbaikan Irigasi dan Pompanisasi

Jumat, 14 Agustus 2026 - 03:34 WIB

Komisi IV DPR Minta Pemda dan BNPB Perkuat Mitigasi Kekeringan dengan Perbaikan Irigasi dan Pompanisasi

PlatMerah.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mengajak pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat upaya mitigasi kekeringan dengan fokus pada perbaikan jaringan irigasi dan program pompanisasi. Langkah ini dianggap penting untuk menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi dengan intensitas sangat kuat hingga Oktober 2026.

Mitigasi Kekeringan yang Terintegrasi

Alex menegaskan bahwa penanganan dampak El Nino tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta keterlibatan pemerintah daerah dengan data yang akurat dan terintegrasi. Hal ini penting karena dampak El Nino bervariasi di setiap wilayah, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Optimalisasi Sumber Daya Air

Salah satu upaya mitigasi yang ditekankan adalah mengoptimalkan sumber daya air yang tersedia di daerah masing-masing. Pemerintah daerah diminta untuk berperan aktif dalam perbaikan jaringan irigasi dan pengembangan program pompanisasi agar pemanfaatan air dapat maksimal dan efektif.

Koordinasi Data dan Kebijakan

Koordinasi pengumpulan data menjadi kunci dalam penanganan El Nino. Alex meminta BNPB ditugaskan sebagai koordinator utama untuk mengumpulkan data ancaman kekeringan dan potensi dampaknya secara komprehensif. Data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran serta mendukung pengawasan dan evaluasi oleh DPR.

Proyeksi BMKG dan Dampak El Nino

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan puncak musim kemarau berlangsung Juli hingga September 2026 dengan wilayah terdampak mencapai hampir 50 persen luas daratan Indonesia pada Agustus. Peluang terjadinya El Nino sangat kuat, mencapai 75 persen, yang diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026.

Ancaman Berbeda di Setiap Wilayah

Karakteristik ancaman yang dihadapi di setiap daerah berbeda-beda, sehingga pemetaan dan analisis yang detail sangat dibutuhkan sebelum menentukan kebijakan mitigasi. Alex mencontohkan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi masalah berulang di beberapa provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan.

Penanganan Kebakaran Hutan dan Perlindungan Petugas

Kementerian Kehutanan diminta menyiapkan langkah antisipatif yang matang agar kebakaran hutan dan lahan tidak berulang dan menimbulkan korban jiwa seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Perlindungan dan perlengkapan yang memadai bagi petugas pemadam kebakaran juga menjadi perhatian utama mengingat risiko tinggi di lapangan.

Dampak pada Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Selain kebencanaan, sektor pertanian juga menjadi fokus mitigasi. Kementerian Pertanian didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang berbasis kearifan lokal guna menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian. Hal ini penting untuk mempertahankan swasembada beras di tengah ancaman kekeringan.

Peran Pemerintah Daerah dan Data Akurat

Alex menekankan pentingnya peran pemerintah daerah yang paling memahami kondisi wilayahnya untuk menyampaikan solusi efektif. Selain itu, orkestrasi pengumpulan data oleh BNPB dan lintas kementerian menjadi fondasi dalam menyusun rencana antisipasi yang akurat, terukur, dan tepat sasaran menghadapi El Nino dan kemarau panjang 2026.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.