Mendagri Tito Integrasi Data Dukcapil Perkuat Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

Jumat, 14 Agustus 2026 - 16:11 WIB

Mendagri Tito Integrasi Data Dukcapil Perkuat Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

PlatMerah.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya integrasi data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat akurasi program perlindungan sosial. Langkah ini bertujuan agar bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berhak.

Keberhasilan Pilot Project di Banyuwangi

Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pilot project program perlindungan sosial yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Data per 30 Juni 2026 menunjukkan, dari 323.339 kepala keluarga (KK) yang mendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sekitar 45,2 persen di antaranya berpotensi layak menerima bantuan, sementara sisanya berpotensi tidak layak. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dari 290.967 KK pendaftar, sebanyak 31,2 persen berpotensi layak dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.

Integrasi Data Sebagai Fondasi e-Government

Menurut Mendagri, Direktorat Jenderal Dukcapil merupakan fondasi penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Integrasi data Dukcapil yang dilengkapi teknologi pengenalan wajah (face recognition), sidik jari (fingerprint), dan retina mata, memungkinkan identifikasi yang lebih akurat dalam menyalurkan bantuan sosial.

Data Dukcapil tidak hanya diintegrasikan secara internal, tetapi juga dipadankan dengan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui kepemilikan aset tanah calon penerima bantuan. Selain itu, data dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door, serta data kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk memastikan kepemilikan kendaraan.

Manfaat dan Target Penerapan

Mendagri menekankan bahwa integrasi data antar kementerian dan lembaga ini menghasilkan data yang lebih valid dan akurat. Dengan demikian, bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Hal ini juga mencegah bantuan jatuh ke tangan yang tidak berhak, yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Keberhasilan Banyuwangi juga mendorong pemerintah untuk mereplikasi sistem e-government tersebut di berbagai daerah. Tito Karnavian telah melakukan pemantauan langsung di Kabupaten Gianyar, Bali, dan menemukan bahwa sistem ini mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan transparan.

Pemerintah menargetkan penerapan e-government untuk program perlindungan sosial di 143 kabupaten/kota pada Agustus 2026. Daerah-daerah yang dipilih memiliki infrastruktur internet memadai, dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan dari kepala daerah.

Signifikansi Program bagi Masyarakat

Di tengah tekanan ekonomi saat ini, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran sangat penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penerapan teknologi dan integrasi data ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas perlindungan sosial di Indonesia.