Rajiv Desak Menhut dan Polri Tindak Tegas Perusahaan Pembakar Lahan di Kalimantan
PlatMerah.com – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menegaskan perlunya tindakan tegas dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Polri terhadap perusahaan atau pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan di Kalimantan. Hal ini disampaikan menyusul kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di wilayah tersebut pada tahun 2026.
Desakan Penelusuran dan Penindakan
Rajiv mengungkapkan bahwa karhutla yang terjadi tiap tahun sangat mungkin dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Dia menilai kejadian yang berulang tersebut bukan semata kecelakaan, melainkan mengandung unsur kesengajaan yang harus diusut tuntas.
“Kebakaran hutan ini kan tiap tahun terjadi dan bisa diprediksi. Maka seharusnya bisa diantisipasi, tapi ini terus terjadi. Rasanya tetap ada unsur kesengajaan dari beberapa pihak di lapangan. Ini yang harus ditelusuri oleh Kemenhut,” kata Rajiv dalam keterangannya pada 28 Agustus 2026.
Kerja Sama Kemenhut dan Polri
Rajiv meminta Kemenhut dan Polri bekerja sama untuk mengusut pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan, khususnya yang berujung pada alih fungsi lahan. Penelusuran ini penting agar dapat mengidentifikasi dalang di balik karhutla yang merusak ekosistem dan merugikan masyarakat.
“Saya minta Kemenhut bersama Polri betul-betul melihat daerah mana yang pada akhirnya jadi alih fungsi lahan. Ini harus diusut secara serius,” tambahnya.
Sanksi Tegas untuk Efek Jera
Terkait penindakan, Rajiv menegaskan bahwa sanksi administratif tidak cukup. Ia mendesak agar perusahaan maupun individu yang terbukti melakukan pembakaran lahan dijatuhi sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha dan hukuman penjara.
“Orang-orang maupun perusahaan ini tidak boleh hanya disanksi administratif tapi juga harus dijatuhi sanksi tegas pencabutan izin dan penjara hingga ada efek jera supaya bencana ini tidak terjadi setiap tahun,” ujar Rajiv.
Konteks dan Dampak Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan merupakan masalah tahunan yang berdampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat akibat kabut asap, hingga kerugian ekonomi. Penanganan yang tidak tegas justru memperburuk situasi dan mencoreng citra Indonesia di mata internasional.
Langkah yang diambil Kemenhut dan Polri dalam mengusut dan menindak pelaku karhutla sangat penting untuk mencegah terulangnya bencana tersebut di masa mendatang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.