Kapolri Apresiasi Dialog Buruh dan Pengusaha Bahas RUU Cipta Kerja
PlatMerah.com, Bekasi – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi atas langkah serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang mulai melakukan dialog bersama dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Menurut Kapolri, dialog sejak awal merupakan cara terbaik untuk mencari titik temu di tengah beragam kepentingan buruh dan dunia usaha.
Dialog Sebagai Kunci Penyelesaian Isu Ketenagakerjaan
Apresiasi tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang berlangsung di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (11/9/2026). Acara dengan tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” ini dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.
Kapolri menyambut baik karena pembahasan RUU Cipta Kerja kali ini diawali dengan komunikasi langsung antara serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ia menekankan pentingnya mempertahankan pola dialog tersebut mengingat isu ketenagakerjaan sering kali memunculkan perbedaan pandangan.
“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” ujar Kapolri.
Menjaga Keseimbangan Kepentingan Buruh dan Pengusaha
Kapolri menegaskan bahwa perbedaan antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang wajar. Namun, yang terpenting adalah setiap persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah tanpa mengabaikan hak-hak buruh maupun keberlangsungan perusahaan.
Dalam konteks dinamika ekonomi dan geopolitik global yang berdampak pada dunia usaha serta ketenagakerjaan di Indonesia, Kapolri mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha.
“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” katanya.
Menjaga Kondusivitas Investasi dan Keamanan Kawasan Industri
Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif. Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan investasi agar tercipta lebih banyak lapangan kerja baru. Indonesia memiliki modal besar dari kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang luas, namun potensi ini harus didukung dengan kepastian dan hubungan industrial yang sehat.
Kapolri meminta perusahaan tidak ragu melaporkan praktik premanisme, pungutan liar, atau gangguan keamanan di kawasan industri. Polri berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan guna memastikan dunia usaha dan investor merasa aman menjalankan kegiatannya.
Menjaga Hak Pekerja dan Kepatuhan Pengusaha
Di sisi lain, Kapolri mengingatkan bahwa kondusivitas investasi tidak boleh mengesampingkan hak-hak pekerja. Pengusaha wajib mematuhi regulasi dan menjaga hak-hak buruh yang telah ditetapkan.
“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” tegas Kapolri.
Optimisme terhadap Kolaborasi dan Pengembangan SDM
Kapolri optimistis jika pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja dapat menjaga komunikasi serta bekerja bersama, Indonesia akan semakin kuat mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 yang menjadi contoh nyata kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas.
Kapolri berharap para pekerja Indonesia ke depan tidak hanya menjadi tenaga terampil, tetapi juga mampu mengisi posisi-posisi manajerial dan strategis di perusahaan.
“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkas Kapolri.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.