KPK Usut Dugaan Pemotongan Upah Pungut Dispenda Bogor, Amankan Rp 1,5 Miliar

Sabtu, 19 September 2026 - 22:47 WIB

KPK Usut Dugaan Pemotongan Upah Pungut Dispenda Bogor, Amankan Rp 1,5 Miliar

Kasus Dugaan Pemotongan Upah Pungut di Dispenda Bogor Naik ke Tahap Penyidikan

PlatMerah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan penanganan kasus dugaan pemotongan upah pungut di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah gelar perkara di tingkat pimpinan pada Kamis malam, 20 Agustus 2026.

Perkembangan Terbaru Penanganan Kasus

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidikan saat ini masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan. Penyidik tengah mendalami dan melengkapi alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi ini.

Dugaan Penerimaan Uang dari Pemotongan Upah Pungut

Kasus ini terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci pihak-pihak yang diduga menerima uang hasil pemotongan tersebut.

Uang Senilai Rp 1,5 Miliar Diamankan

KPK telah mengamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar dalam rangkaian kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Bogor. Uang ini akan diproses sebagai barang bukti dan disita secara resmi setelah perkara memasuki tahap penyidikan.

Proses Penyidikan dan Pendalaman Kasus

Setelah naik ke tahap penyidikan, penyidik akan melengkapi kebutuhan formil dan melakukan pendalaman, termasuk memanggil saksi-saksi untuk mengkonfirmasi hasil penyelidikan sebelumnya. Proses ini bertujuan mendapatkan gambaran konstruksi perkara secara menyeluruh dan memastikan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

Latar Belakang dan Konteks Kasus

Kasus ini bermula dari laporan atau aduan masyarakat terkait praktik pemotongan upah pungut di Dispenda Kabupaten Bogor. KPK kemudian melakukan rangkaian penyelidikan di wilayah tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut.

Pentingnya Penanganan Kasus

Penanganan kasus korupsi ini penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah. Tindakan tegas dari KPK diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.