Pramono Pastikan Gaji ASN DKI Aman Meski Ada Pemangkasan DBH di Beberapa Daerah

Jumat, 28 Agustus 2026 - 17:06 WIB

Pramono Pastikan Gaji ASN DKI Aman Meski Ada Pemangkasan DBH di Beberapa Daerah

PlatMerah.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap aman meski terdapat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak pada beberapa daerah lain.

Gaji ASN DKI Terjamin

<pPramono Anung menyampaikan bahwa seluruh kewajiban Pemprov DKI terhadap ASN, termasuk pembayaran gaji, dapat dipenuhi dengan baik. Pernyataan ini disampaikannya usai menghadiri pembukaan Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat, 28 Agustus 2026.

“Alhamdulillah Jakarta hal yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap ASN-nya, semuanya terpenuhi dengan baik,” ujar Pramono.

Permasalahan DBH di Daerah Lain

Permasalahan Dana Bagi Hasil menjadi isu yang sedang dihadapi beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada sekitar 79 pemerintah daerah yang terdampak persoalan fiskal akibat belum diterimanya penyaluran DBH. Kekurangan penyaluran DBH hingga 2024 mencapai lebih dari Rp 83 triliun, dengan nilai bersih kurang bayar sekitar Rp 70 triliun setelah dikurangi lebih bayar sekitar Rp 13 triliun.

Jumlah daerah terdampak tersebar di 31 provinsi, 317 kabupaten, dan 83 kota. Tito menyatakan bahwa kondisi ini berimbas pada kesulitan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Upaya Penyelesaian dan Dukungan Pemerintah Pusat

Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembayaran kekurangan DBH dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi persoalan belanja pegawai di daerah-daerah tersebut. Ia menegaskan tidak ada opsi merumahkan atau memberhentikan PPPK.

Untuk daerah yang tidak memiliki kurang bayar DBH namun tetap mengalami kesulitan fiskal, pemerintah pusat menyiapkan skema dukungan atau top up anggaran agar pembayaran gaji pegawai tetap lancar.

Makna Penting bagi Pemprov DKI

Meskipun beberapa daerah menghadapi tantangan fiskal terkait DBH, Pemprov DKI Jakarta tetap stabil dalam memenuhi kewajiban terhadap ASN. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih terkontrol dan kapasitas fiskal yang memadai di ibu kota negara.