Warga Keluhkan Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Pemda DIY-BPS Konsolidasi Data
PlatMerah.com, Yogyakarta – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bersama Badan Pusat Statistik (BPS) DIY tengah melakukan konsolidasi data untuk menyikapi keluhan warga terkait ketidaksesuaian desil kesejahteraan dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Konsolidasi ini bertujuan menyelaraskan pemahaman dan memperkuat keterhubungan data antara pusat dan daerah agar penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Keluhan Warga dan Tanggapan Pemda DIY
<pSejumlah masyarakat mengeluhkan bahwa penentuan desil kesejahteraan yang diterapkan tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka secara akurat. Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menegaskan bahwa penentuan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara Pemda DIY berperan sebagai pengguna data tersebut.
Menurut Ni Made, penting bagi Pemda dan pemerintah kabupaten/kota untuk memahami kriteria dan dasar pengelompokan desil agar data yang digunakan dalam penanganan kemiskinan dapat dipahami secara menyeluruh dan selaras dengan kondisi masyarakat di daerah.
Pengembangan Data Terintegrasi oleh Pemda DIY
Pemda DIY telah mengembangkan sistem data terintegrasi bernama Satu Data Kemiskinan yang memberikan gambaran rinci tentang kondisi masyarakat, termasuk kelompok kesejahteraan, jenis bantuan yang diterima, serta intervensi pemerintah.
Data ini sangat detail, mencakup klasifikasi kemiskinan dan bantuan yang diterima oleh keluarga, namun tidak untuk dibandingkan langsung dengan data pemerintah pusat. Sebaliknya, perlu dilakukan penyelarasan agar data saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat.
Peran dan Penjelasan BPS DIY
Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa Desil Tingkat Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah basis data yang mengintegrasikan informasi sosial dan ekonomi dari berbagai sumber seperti Regsosek, DTKS, P3KE, data PLN, BPJS Kesehatan, dan data administrasi kependudukan.
Data keluarga diklasifikasikan ke dalam 10 kelompok desil berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif, dari Desil 1 (10% keluarga termiskin) hingga Desil 10 (10% keluarga terkaya). DTSEN diperbarui setiap tiga bulan untuk menjaga kualitas dan relevansi data.
Sensus Ekonomi 2026 dan Pemutakhiran Data Mandiri
BPS DIY juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diharapkan selesai pada akhir Agustus 2026. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data sosial ekonomi di wilayah DIY.
Warga yang merasa desil yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dapat melakukan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau Kanal Cek DTSEN. Namun, perubahan desil tidak otomatis terjadi karena data harus melalui proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu.
Upaya Penyelarasan Data untuk Penanganan Kemiskinan Lebih Tepat
Konsolidasi antara Pemda DIY dan BPS DIY menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan keterpaduan data agar kebijakan dan program penanganan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan penyelarasan data yang baik, diharapkan berbagai intervensi pemerintah dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.












