Beda Versi Garis Kemiskinan Bank Dunia dan BPS, Ini Penjelasannya

PlatMerah.com – Bank Dunia mencatat bahwa sebanyak 64,2% penduduk Indonesia atau sekitar 183,6 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2026 menggunakan parameter US$ 8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Angka ini jauh berbeda dibandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka kemiskinan nasional hanya sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta orang.

Perbedaan signifikan ini berasal dari metodologi dan standar pengukuran yang digunakan kedua lembaga tersebut. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income countries/UMIC), sedangkan BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Kemensos Berdayakan Penerima Bansos Madura Jadi Petani Ekspor Cabai Jamu Organik

E Ekonomi

25 hari

Metode Penghitungan yang Berbeda

Bank Dunia menggunakan beberapa garis kemiskinan internasional dalam laporannya, yaitu:

• US$ 3,00 per kapita per hari untuk kemiskinan ekstrem.
• US$ 4,20 per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah bawah.
• US$ 8,30 per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah atas.

Pengukuran ini menggunakan Purchasing Power Parity (PPP), yang memperhitungkan perbedaan daya beli antarnegara, bukan kurs rupiah terhadap dolar yang berlaku di pasar. Oleh karena itu, angka kemiskinan versi Bank Dunia mencerminkan standar global yang tidak secara langsung menggambarkan kondisi kemiskinan domestik di Indonesia.

Penjelasan dari BPS

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi, menegaskan bahwa angka kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia dan BPS tidak dapat dibandingkan secara langsung karena disusun berdasarkan standar yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda pula. Menurutnya, garis kemiskinan US$ 8,30 yang digunakan Bank Dunia merupakan median garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas dan bukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

IHSG dan Saham GOTO Tertekan Akibat Rebalancing MSCI dan FTSE serta Perubahan Batas Harga Saham BEI

E Ekonomi

9 hari

BPS mencatat bahwa pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 8,07% dengan metode pengukuran yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, data BPS lebih akurat untuk menggambarkan peta kemiskinan domestik.

Implikasi dan Konteks

Perbedaan data ini menjadi penting dalam memahami kondisi kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia menggunakan data tersebut untuk membandingkan kondisi kesejahteraan antarnegara dan memberikan gambaran kemiskinan dalam konteks global. Sementara itu, BPS menyediakan data yang menjadi dasar kebijakan nasional dalam penanggulangan kemiskinan.

Ekonom senior Ferry Latuhihin mengungkapkan bahwa angka kemiskinan versi Bank Dunia yang tinggi mencerminkan tantangan besar bagi Indonesia dalam mengatasi kemiskinan, terutama karena sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal yang sulit memberikan lapangan kerja berkelanjutan.

Medco EP Kembangkan Budidaya Lele di Musi Banyuasin, Dorong Ekonomi Warga Muba

E Ekonomi

47 hari

Meskipun angka kemiskinan versi Bank Dunia tampak mengkhawatirkan, penting untuk memahami bahwa perhitungan ini menggunakan standar internasional yang tidak secara langsung menggambarkan kemiskinan di tingkat nasional. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tetap mengacu pada data resmi BPS yang lebih relevan dengan kondisi Indonesia.

Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat dan pembuat kebijakan dapat lebih bijaksana dalam menginterpretasikan data kemiskinan serta merancang langkah yang tepat untuk mengurangi kemiskinan secara efektif.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.