Israel Larang Guru ke Sekolah di Yerusalem, Komite Kepresidenan Serukan Gereja di Dunia Bertindak
PlatMerah.com, Yerusalem – Pemerintah Israel melarang sejumlah guru dan staf pendidikan Kristen dari Tepi Barat memasuki sekolah-sekolah di Yerusalem, memicu kekhawatiran terhadap masa depan pendidikan di wilayah tersebut. Komite Kepresidenan Tinggi untuk Urusan Gereja di Palestina menyerukan gereja-gereja di seluruh dunia untuk segera bertindak guna menyelamatkan sekolah-sekolah Kristen yang terdampak kebijakan ini.
Larangan tersebut menyebabkan sejumlah lembaga pendidikan Kristen mengumumkan mogok tanpa batas waktu, mengancam kelangsungan tahun ajaran 2026-2027 serta menghambat akses para siswa ke ruang kelas. Komite menilai kebijakan Israel ini sebagai bagian dari eskalasi pembatasan pendidikan Palestina di Yerusalem yang semakin intensif.
Upaya Penguasaan Sistem Pendidikan Palestina
Pada saat yang sama, Israel memaksa pelajar Palestina di Yerusalem Timur untuk mengikuti kurikulum pendidikan Israel. Data resmi menunjukkan lebih dari 45.000 siswa Palestina, atau sekitar 38 persen dari total siswa di wilayah tersebut, kini belajar dengan kurikulum yang ditetapkan Israel. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan upaya sistematis untuk mengubah identitas dan kesadaran sejarah generasi muda Palestina.
Dampak Terhadap Identitas dan Hak Pendidikan
Komite Kepresidenan menegaskan bahwa kebijakan ini melemahkan identitas Yerusalem serta bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang menyatakan Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki sesuai Konvensi Jenewa IV. Larangan bagi guru dan staf pendidikan serta penerapan kurikulum Israel dianggap mengancam keberadaan lembaga pendidikan Kristen yang telah melayani berbagai generasi rakyat Palestina, baik Kristen maupun Muslim.
Seruan Aksi Global
Komite Kepresidenan Tinggi untuk Urusan Gereja di Palestina menyerukan gereja-gereja di seluruh dunia untuk mengambil tindakan segera demi menyelamatkan sekolah-sekolah Kristen di Yerusalem. Mereka menekankan bahwa pendidikan adalah hak fundamental, bukan hak istimewa, dan bahwa lembaga pendidikan Kristen merupakan bagian penting dari sejarah dan keberadaan kota Yerusalem.
Langkah-langkah ini mencerminkan tekanan yang terus meningkat terhadap pendidikan Palestina di wilayah pendudukan, dan menunjukkan perlunya dukungan internasional untuk melindungi hak pendidikan serta keberlangsungan institusi pendidikan di Yerusalem.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.













