Amnesti Internasional, Inggris Desak Pemerintah Beri Sanksi Israel: Pembersihan Etnis di Tepi Barat Terungkap
Plat Merah – Amnesti Internasional, Inggris desak pemerintah beri sanksi Israel setelah laporan terbaru organisasi hak asasi manusia itu mengungkap praktik pembersihan etnis sistematis terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Dalam laporan berjudul ‘Menghapus Semua Hal Terkait Palestina: Pembersihan Etnis oleh Israel atas Komunitas Bedouin dan Penggembala di Tepi Barat’, Amnesty mendokumentasikan bagaimana Israel mempercepat aneksasi wilayah melalui kekerasan pemukim yang didukung negara, penggusuran paksa, dan perluasan permukiman ilegal. Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, menegaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah ulah individu ekstremis, melainkan kebijakan negara yang sengaja dirancang untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Laporan yang dirilis pada Rabu, 10 Juni 2026, menyoroti 27 komunitas Bedouin dan penggembala di Area C—yang mencakup lebih dari 60 persen Tepi Barat—yang telah dipindahkan secara paksa atau menghadapi ancaman pengusiran sejak 2023. Sekitar 35.000 warga Palestina di 117 komunitas Bedouin dan penggembala kini berisiko digusur. Amnesty mencatat bahwa sejak pemerintahan ke-37 Israel berkuasa, lebih dari 221 pos permukiman baru telah didirikan, dan persetujuan pembangunan unit perumahan meningkat tiga kali lipat. Kebijakan ini, menurut Amnesty, merupakan bagian dari kampanye pembersihan etnis yang disponsori negara dan melanggar hukum internasional.
Amnesti Internasional, Inggris desak pemerintah beri sanksi Israel dengan menyerukan sanksi terhadap pejabat tinggi Israel yang bertanggung jawab, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Selain sanksi individual, Amnesty juga meminta negara-negara di dunia meninjau dan menangguhkan kerja sama perdagangan dan investasi yang berpotensi mendukung kebijakan ilegal Israel. Deputi Direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Grazia Careccia, menyatakan bahwa kekerasan pemukim bukanlah tindakan individu, melainkan bagian dari kebijakan negara untuk mencaplok wilayah dan membuat warga Palestina tidak mungkin bertahan di tanah mereka.
Seruan ini mendapat momentum setelah enam negara Barat—Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Norwegia—mengumumkan sanksi terkoordinasi terkait kekerasan pemukim di Tepi Barat pada 9 Juni 2026. Inggris, misalnya, menjatuhkan sanksi terhadap enam entitas dan satu individu yang dituding mendanai atau melakukan kekerasan, termasuk Asosiasi Pertanian Israel dan Ahavat Gilad. Sanksi tersebut berupa pembekuan aset dan larangan bepergian. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menyatakan bahwa perluasan permukiman dan kekerasan pemukim merupakan tindakan ilegal yang mengancam solusi dua negara.
Perubahan sikap Eropa terhadap Israel semakin nyata. Belanda, pada 22 Mei 2026, melarang perdagangan barang dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Sebelumnya, pada 2020, Prancis bersama Belgia, Irlandia, dan Luksemburg telah mendorong sanksi Uni Eropa jika Israel melanjutkan pencaplokan. Eskalasi konflik setelah serangan koalisi AS-Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 mempercepat isolasi diplomatik Israel. Publik Eropa semakin kritis terhadap kebijakan militer Israel yang dinilai memicu krisis kemanusiaan.
Amnesti Internasional, Inggris desak pemerintah beri sanksi Israel sebagai langkah konkret untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional. Laporan Amnesty menegaskan bahwa impunitas terhadap kekerasan pemukim harus segera diakhiri. Komunitas internasional, kata Amnesty, tidak boleh lagi tinggal diam. Langkah cepat diperlukan untuk mencegah penggusuran lebih lanjut dan memungkinkan warga Palestina yang terusir kembali ke tanah mereka. Tanpa tekanan global, kebijakan pembersihan etnis Israel akan terus berlanjut, mengancam keberadaan warga Palestina di Tepi Barat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.