PKS Gencar Dorong Ekonomi Syariah di Tengah Dinamika Politik Nasional
Plat Merah – Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menunjukkan perannya sebagai partai yang tidak hanya aktif dalam kancah politik, tetapi juga konsisten menawarkan solusi konkret bagi perekonomian nasional. Melalui Fraksi PKS Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, partai berlambang padi dan kapas ini menggelar diskusi publik nasional yang membahas potensi ekonomi syariah sebagai jawaban atas berbagai problematika ekonomi Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diskusi yang berlangsung di kawasan Kota Depok, Jawa Barat, pada Selasa (7/7/2026) itu menghadirkan kolaborasi antara praktisi kebijakan, akademisi, dan regulator. Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah membawa prinsip keseimbangan (tawazun) dan keadilan. Ia mengkritik dominasi sistem kapitalis global yang kerap merusak rantai rezeki alami melalui monopoli harta dan eksploitasi sumber daya.
“Islam memandang harta sebagai amanah untuk kemaslahatan, bukan untuk dimonopoli. Potensi industri halal global, mulai dari makanan hingga pariwisata, sangatlah masif. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar karena tingkat literasi Al-Qur’an dan pemahaman syariah masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Ekonomi syariah harus dibangun secara struktural, bukan sekadar respons musiman, agar mampu menjadi challenge positif terhadap sistem ekonomi global,” tegas Tifatul dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).
Sekretaris Jenderal DPP PKS, M. Kholid, dalam sambutannya memaparkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi ekonomi global yang rentan, ditandai dengan fenomena ‘triple deficit’, yakni defisit fiskal, defisit neraca perdagangan, serta defisit neraca pembayaran. “Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan yang konstruktif, produktif, dan solutif, PKS tidak hanya mengoreksi tetapi juga hadir menawarkan solusi alternatif. PKS yang menjadikan Islam sebagai ‘ideology principle’ dan keadilan sebagai ‘working ideology’ ingin menawarkan ekonomi syariah bukan sekadar sebagai pelengkap (add-on), melainkan sebagai terobosan nonkonvensional yang konkret untuk memperkuat fiskal dan moneter nasional,” ujar M. Kholid.
Wakil Rektor Universitas Paramadina yang juga moderator diskusi, Dr. Handi Risza, menekankan momentum penting ini. Ia menyebut bahwa hal-hal terkait industri halal dan keuangan syariah sebenarnya telah masuk ke dalam dokumen perencanaan nasional RPJPN dan RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, dorongan PKS untuk mengembangkan ekonomi syariah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, PKS juga menunjukkan kedewasaan politiknya dalam menyikapi dinamika internal partai. Komedian Narji, yang sebelumnya merupakan kader PKS sejak Desember 2021, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada awal Juli 2026. Keputusan Narji untuk pindah partai disambut dengan sikap terbuka oleh PKS. Ketua DPP PKS Bidang Komunikasi dan Digital, Ahmad Mabruri, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dedikasi Narji selama menjadi bagian dari partai.
“Kami mendoakan semoga Bang Narji senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan pengabdiannya. Perbedaan pilihan politik tidak boleh memutus tali silaturahmi maupun semangat untuk bersama-sama membangun bangsa,” ujar Mabruri dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026). Menurutnya, keputusan pindah partai merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati dalam kehidupan berdemokrasi.
PSI sendiri menyambut positif bergabungnya Narji. Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan bahwa Narji akan memperkuat barisan partai dalam menghadapi Pemilu 2029. “Ya, mudah-mudahan nanti ada tanggung jawab yang akan didelegasikan kepada Bung Narji, pada waktunya. Pada hari ini kan baru masuk,” ungkap Bestari.
Dengan berbagai langkah strategis yang diambil, PKS terus berupaya menjadi partai yang solutif dan konstruktif. Di tengah dinamika politik dan ekonomi, Partai Keadilan Sejahtera tetap konsisten pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, baik dalam menawarkan kebijakan ekonomi syariah maupun dalam menyikapi perbedaan pilihan politik kadernya. Ke depan, PKS diharapkan dapat terus berkontribusi nyata bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga harmoni dalam kehidupan berdemokrasi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.