Penggembosan Ban Kendaraan di Medan: Upaya Tegas Dinas Perhubungan Atas Parkir Sembarangan

Latihan Tegas Dinas Perhubungan Medan terhadap Kendaraan Parkir Sembarangan

Plat Merah – Pada Senin 6 Juli 2026, petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan aksi penggembosan ban terhadap sejumlah kendaraan roda empat yang diparkir di lokasi-lokasi yang melanggar rambu lalu lintas. Langkah ini menjadi sorotan publik setelah media lokal menyiarkan foto-foto kendaraan dengan ban yang dikempeskan. Menurut Kabid Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan (PPNK) Dinas Perhubungan, Richard Medy, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan peraturan parkir yang telah ditetapkan dalam Perwal Nomor 70 tahun 2017.

Kronologi Kejadian

1. 06 Juli 2026 – Tim inspeksi berpatroli di Jalan Jawa dan Jalan Sei Batang Hari, sekitar RS Bunda Thamrin, menemukan lebih dari 30 kendaraan yang diparkir di area terlarang.
2. Petugas memberi peringatan verbal, namun sebagian pengemudi mengabaikannya.
3. Setelah batas waktu peringatan habis, petugas mengempeskan ban kendaraan dengan alat khusus.
4. 07 Juli 2026 – Richard Medy memberikan keterangan kepada wartawan, menjelaskan dasar hukum dan tujuan aksi.

Regulasi yang Menjadi Dasar Tindakan

Penggembosan ban diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penertiban Parkir Liar, Pemindahan, Penderekan, Penguncian, serta Penggembosan. Beberapa poin penting yang relevan antara lain:

Jalan ambles Lenteng Agung dipasang pelat baja sementara, antisipasi kendaraan terperosok – Perbaikan dan Pengalihan Lalu Lintas

B Berita

37 hari

• Larangan parkir di bawah rambu “dilarang parkir”, di persimpangan, trotoar, atau tempat yang menghalangi alur lalu lintas.
• Petugas berhak melakukan pemindahan atau penggembosan jika pemilik tidak mengindahkan peringatan.
• Tujuan utama: menjaga kelancaran arus kendaraan, mengurangi potensi kecelakaan, dan melindungi hak pejalan kaki.

Lokasi Terdampak dan Data Kuantitatif

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Keselamatan

Penggembosan ban tidak hanya bersifat administratif; dampaknya terasa luas:

1. Dampak pada Masyarakat

• Pengemudi yang terkena harus menanggung biaya perbaikan ban atau mengganti ban baru, yang dapat menjadi beban finansial terutama bagi pemilik kendaraan roda empat berpenghasilan menengah ke bawah.
• Kesadaran akan pentingnya mematuhi rambu meningkat, terutama setelah foto-foto aksi viral di media sosial.

2. Dampak pada Kelancaran Lalu Lintas

• Pengurangan kendaraan yang memblokir persimpangan dan trotoar berpotensi menurunkan waktu tempuh rata‑rata sebesar 5‑7% pada jam sibuk di zona yang terdampak.
• Penurunan kecelakaan ringan di area tersebut tercatat 12% dalam tiga minggu pertama setelah aksi.

3. Dampak Ekonomi Lokal

• Pedagang kaki lima di sekitar RS Bunda Thamrin melaporkan peningkatan kunjungan pembeli karena alur jalan lebih lancar.
• Namun, beberapa usaha parkir informal melaporkan penurunan pendapatan, menandakan kebutuhan penyesuaian model bisnis.

Reaksi Masyarakat dan Stakeholder

Berbagai pihak memberikan tanggapan beragam. Beberapa warga mengapresiasi tindakan tegas sebagai upaya meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Sementara itu, asosiasi pengemudi menganggap tindakan tersebut “terlalu keras” dan meminta adanya prosedur peringatan yang lebih jelas sebelum ban dikempeskan.

Di media sosial, hashtag #PenggembosanBanMedan menjadi trending selama dua hari, menandakan tingginya tingkat keterlibatan publik. Komentar dominan menyoroti kebutuhan edukasi parkir yang lebih intensif dan penambahan ruang parkir resmi di daerah padat.

Wakil Ketua Komisi V DPR Desak Payung Hukum Permanen Usai Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen

P Politik

4 hari

Langkah Ke Depan Dinas Perhubungan

Richard Medy menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar “hukuman” melainkan bagian dari strategi edukasi jangka panjang. Beberapa inisiatif yang direncanakan antara lain:

• Pemasangan rambu tambahan dengan lampu LED yang lebih mudah dilihat pada malam hari.
• Penyuluhan di sekolah menengah dan perguruan tinggi tentang tata tertib parkir.
• Kerjasama dengan pemerintah kota untuk mengidentifikasi dan mengembangkan lahan parkir alternatif di sekitar kawasan komersial dan rumah sakit.

Selain itu, Dinas Perhubungan berencana memperluas penggunaan aplikasi mobile yang memungkinkan warga melaporkan kendaraan parkir liar secara real‑time, sehingga penindakan dapat lebih cepat dan terukur.

Penutup Naratif

Penggembosan ban di Medan menggambarkan dinamika antara penegakan hukum dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola ruang publik. Dengan menegakkan peraturan secara konsisten, sekaligus menyediakan alternatif yang layak, kota dapat bergerak menuju mobilitas yang lebih teratur dan aman. Harapannya, tindakan hari ini tidak hanya mengurangi kendaraan yang menghalangi, tetapi juga menumbuhkan budaya parkir tertib yang menjadi bagian integral dari kehidupan perkotaan Medan.

Aplikasi Digital Kabupaten Batu Bara Diklaim Berfungsi, Kuasa Hukum Ilyas Sitorus Bantah Dakwaan Korupsi JPU

B Berita

327 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.