Anggaran Dishub Riau Tersendat, DPRD Minta Pemprov Segera Bertindak

Plat Merah –

Latar Belakang Penyendatan Anggaran

Kendala anggaran di Dinas Perhubungan (Dishub) Riau telah berlangsung sejak 2025 hingga memasuki 2026. Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Zulfadhli Alhamdi, mengungkapkan bahwa hingga Juli 2026, sebagian besar program prioritas Dishub belum bisa diimplementasikan. Hal ini berdampak pada kinerja infrastruktur transportasi di wilayah Riau, termasuk pelabuhan dan layanan logistik yang krusial bagi perekonomian daerah.

Kemenag Way Kanan Ajak ASN Evaluasi Kinerja Semester Pertama untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

N Nasional

3 hari

Dampak pada Layanan Transportasi

Penyendatan anggaran berimbas pada dua kawasan strategis: Pelabuhan Rupat dan Dumai. Lonjakan jumlah penumpang di kedua pelabuhan mencapai 45% sejak 2025, namun keterlambatan pencairan dana menghambat peningkatan kapasitas dan fasilitas. Akibatnya, antrean kapal dan kekacauan jadwal pelayaran menjadi keluhan utama masyarakat.

Kronologi Permasalahan

• 2025: DPRD menemukan keterlambatan pencairan anggaran hingga 120 hari setelah APBD disahkan.
• 2026: Masalah berlanjut, dengan laporan ketersediaan anggaran Dishub hanya mencapai 15% dari total alokasi.
• 2026: DPRD meminta BKAD mengusut akar permasalahan, terutama soal proses verifikasi dan validasi anggaran yang terlalu panjang.

DPRD: Jangan Biarkan Anggaran Jadi Alas untuk Inkoftabilitas

Zulfadhli menegaskan bahwa DPRD berperan sebagai mitra kerja, bukan lembaga yang menghambat percepatan pemerintahan. “Kita tidak menuntut anggaran dalam waktu singkat, tapi paling tidak pihak BKAD harus transparan soal hambatan teknis yang ada,” katanya. Ia menyoroti bahwa kegagalan Dishub menjalankan program prioritas mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintah daerah.

Risiko Jika Anggaran Terus Tersendat

Penundaan ini berisiko mengganggu rencana pemerintah pusat dalam penyambungan jaringan logistik nasional ke wilayah Riau. Selain itu, dampak ekonomi bagi nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada kelancaran transportasi laut bisa sangat signifikan, terutama di kawasan Rupat dan Dumai yang menjadi pintu utama perdagangan antar-pulau.

Pemkab Banyuwangi Tambah Satu Unit Mobil Samsat Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan

B Berita

236 hari

Permintaan DPRD kepada Pemprov

DPRD Riau menuntut tindakan konkret dari BKAD, termasuk:

• Pengusulan pencairan dana darurat untuk program prioritas Dishub.
• Revisi mekanisme pemeriksaan keuangan agar tidak memakan waktu terlalu lama.
• Evaluasi kembali alokasi anggaran jika target program tidak tercapai.

Perspektif Masyarakat

Warga di Pelabuhan Rupat dan Dumai mulai menunjukkan kekecewaan. “Kita butuh kapal yang lebih sering. Jangan sampai anggaran hanya jadi angka di buku,” kata seorang nelayan bernama Mardiansyah. Persoalan ini juga menjadi isu panas dalam rapat-rapat forum masyarakat setempat, yang meminta DPRD lebih proaktif mengawal pencairan dana.

Perspektif Ahli

Dosen Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Dr. Suryadi, mengatakan, “Keterlambatan pencairan anggaran menunjukkan inefisiensi sistem administrasi keuangan daerah. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal komitmen Pemprov terhadap pembangunan daerah.” Ia menyarankan penerapan sistem digitalisasi proses anggaran untuk mempercepat verifikasi.

Inovasi Hukum Indonesia: Posbankum Desa Diperkenalkan di Forum Hukum Internasional Rusia

B Berita

12 hari

Ke depannya, Apa yang Bisa Terjadi?

Jika tidak segera diatasi, keterlambatan ini bisa memicu:

• Penurunan kualitas layanan transportasi publik.
• Kerugian ekonomi akibat gangguan distribusi barang.
• Kecurigaan publik terhadap potensi penyelewengan dana.
• Keluhan masyarakat berpotensi menjadi isu kampanye politik di pemilu daerah 2027.

Anggaran Dishub Riau yang hingga kini belum cair harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Keterlambatan bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal komitmen terhadap masyarakat dan pembangunan. DPRD, Pemprov, serta masyarakat harus bersatu mengawal agar uang rakyat digunakan untuk kepentingan yang benar.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.