LPSK Butuh Dana Abadi Rp 1 Triliun, DPR Akan Mendukung

PlatMerah.com, Jakarta – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat ini tengah menargetkan pengumpulan Dana Bantuan Abadi sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung perlindungan dan bantuan bagi para korban yang dilindungi lembaga tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan komitmennya untuk membantu LPSK dalam memenuhi kebutuhan dana ini, yang dinilai sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan sosial LPSK.

Target Dana Abadi LPSK

Menurut Sufmi Dasco Ahmad, dana abadi yang ditargetkan sebesar Rp 1 triliun tersebut nantinya akan menghasilkan bunga yang cukup untuk digunakan dalam berbagai program bantuan kepada korban dan saksi yang dilindungi LPSK. Hal ini bertujuan agar LPSK memiliki sumber dana yang berkelanjutan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana bantuan pemerintah atau donor lainnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Desak Payung Hukum Permanen Usai Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen

P Politik

43 hari

Dukungan DPR dan Kementerian Terkait

Dasco menegaskan bahwa upaya pengumpulan dana abadi membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA). DPR RI berkomitmen hadir sebagai fasilitator dan pendukung dalam proses sosialisasi serta pencarian sumber pemenuhan dana tersebut agar target dapat tercapai.

Peran Dana Abadi dalam Perlindungan Korban

Dana abadi ini sangat penting karena memberikan kepastian dana yang dapat digunakan LPSK untuk berbagai kegiatan, seperti pemberian bantuan hukum, perlindungan fisik, dan pemulihan psikologis bagi para korban kejahatan dan saksi yang membutuhkan. Dengan adanya dana abadi, LPSK dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan berkesinambungan.

Dasco Yakin Rupiah Kembali Menguat Setelah BI Kerja Sama dengan Tiongkok dan Hong Kong

P Politik

63 hari

Tantangan dan Harapan

Pengumpulan dana sebesar Rp 1 triliun bukanlah jumlah yang kecil. Namun, Sufmi Dasco optimistis bahwa dengan dukungan berbagai pihak, termasuk DPR dan kementerian terkait, LPSK akan mampu memenuhi target tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perlindungan bagi korban dan saksi di Indonesia, sekaligus memperkuat sistem hukum dan keadilan di tanah air.

Upaya ini juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah dan DPR serius dalam memperhatikan hak-hak korban dan saksi, serta menjamin keberlangsungan perlindungan yang memadai dalam menghadapi berbagai kasus kriminal dan pelanggaran hukum.

Menhum: RUU Perampasan Aset Prioritas, Namun Pemerintah Tak Bisa Mendesak DPR

P Politik

4 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.