Pemerintah Cairkan Rp 18,9 Triliun ke 546 Pemda, Komisi II Minta Evaluasi TKD 2027

PlatMerah.com – Pemerintah pusat telah mencairkan dana tambahan sebesar Rp 18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah (Pemda) sebagai upaya membantu mengatasi kesulitan fiskal yang dialami daerah, terutama untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dana Tambahan untuk Penanganan Fiskal Daerah

Dana sebesar Rp 18,9 triliun ini berasal dari kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki layanan publik serta memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang mendesak.

BMKG Perkuat Imbauan Akses Informasi Cuaca Resmi di Tengah Ancaman Bencana Hidrometeorologi

B Berita

35 hari

Dukungan DPR dan Perhatian terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyambut baik pencairan dana tersebut dan menganggapnya sebagai langkah responsif pemerintah pusat terhadap persoalan fiskal di daerah. Namun, Khozin menilai pencairan dana ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Khozin, persoalan fiskal yang dialami beberapa Pemda, termasuk kesulitan dalam pembayaran gaji pegawai dan pengurangan insentif, menjadi catatan penting yang perlu ditangani secara serius.

Evaluasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun 2027

Mengingat dana Rp 18,9 triliun belum cukup menutup seluruh kebutuhan daerah, terutama untuk pembayaran gaji dan pembiayaan pembangunan, Komisi II DPR mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap instrumen Transfer ke Daerah (TKD) dalam penyusunan anggaran 2027.

Pemerintah Luncurkan Gernas RANA untuk Turunkan Angka Kekerasan Anak

K Kesehatan

10 hari

Khozin menegaskan bahwa desentralisasi kewenangan harus diiringi dengan dukungan fiskal yang memadai agar otonomi daerah dapat berjalan optimal. Pelimpahan kewenangan tanpa dukungan keuangan yang cukup hanya menghasilkan kewenangan semu (pseudo authority).

Penguatan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah

Selain evaluasi TKD, Khozin juga mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskalnya dengan cara:

• Mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada;
• Melakukan efisiensi anggaran;
• Mencari sumber pemasukan baru yang sesuai aturan;
• Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
• Memperkuat kerja sama dan pertukaran strategi antar daerah.

Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar dapat lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik.

Komisi II Soroti Gaji Kepala Daerah Tak Naik Selama 26 Tahun Sangat Minim

N Nasional

12 hari

Konteks dan Pentingnya Langkah Ini

Kondisi fiskal yang menantang di beberapa Pemda, termasuk keterlambatan pembayaran gaji dan pengurangan insentif, menunjukkan perlunya penanganan menyeluruh baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan pencairan dana tambahan ini diharapkan dapat meringankan beban daerah sementara waktu sekaligus mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Evaluasi terhadap TKD dan penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi kunci agar desentralisasi tidak hanya berupa pelimpahan kewenangan tanpa dukungan fiskal yang memadai, sehingga otonomi daerah benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.