Mendagri Minta Pemda Segera Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak Gempa NTT

Kamis, 17 September 2026 - 04:06 WIB

Mendagri Minta Pemda Segera Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak Gempa NTT

PlatMerah.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi dan erupsi agar kebutuhan dasar mereka segera terpenuhi.

Percepatan Penyaluran Bantuan

Dalam rapat koordinasi secara virtual bersama pemda terdampak bencana di NTT pada Selasa (8/9/2026), Mendagri mengapresiasi realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga senilai Rp40 miliar yang telah disalurkan hingga 43 persen di beberapa daerah. Ia mendorong daerah yang realisasi bantuannya masih rendah untuk segera mempercepat penyaluran agar warga yang tinggal di pengungsian dan tenda darurat tidak kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, termasuk kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.

Fokus pada Kebutuhan Dasar Masyarakat

Mendagri menegaskan arahan Presiden agar dana bantuan digunakan secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih mengungsi karena takut kembali ke rumah mereka yang terdampak bencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan.

Penanganan Hunian dan Pendataan Kerusakan

Selain bantuan segera, rapat juga membahas penanganan hunian bagi warga terdampak. Mendagri meminta pemda melakukan pendataan kerusakan rumah secara berlapis dan akurat sebagai dasar menentukan bentuk bantuan pembangunan kembali. Verifikasi yang ketat diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan klasifikasi tingkat kerusakan.

Pemerintah telah menyiapkan bantuan dengan besaran yang berbeda berdasarkan tingkat kerusakan rumah:

Kerusakan ringan: bantuan Rp15 juta
Kerusakan sedang: bantuan Rp30 juta
Kerusakan berat: bantuan Rp70 juta

Bantuan ini memungkinkan warga membangun kembali rumahnya di tanah sendiri. Untuk kerusakan berat, pembangunan dapat dilakukan di lokasi semula (in situ) atau di kawasan relokasi jika kondisi lahan tidak memungkinkan.

Koordinasi untuk Percepatan Pembangunan Hunian Tetap

Pemerintah pusat juga menyiapkan skema pembangunan hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk hunian in situ dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan di kawasan relokasi. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilakukan untuk mempercepat proses lelang mengingat waktu yang terbatas.

Konteks dan Dampak

Rapat koordinasi ini melibatkan Menteri PKP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur NTT, serta para bupati dan jajaran pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores yang terdampak bencana gempa dan erupsi. Langkah cepat dan terkoordinasi sangat penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan proses pemulihan dapat berjalan efektif.