Dukung Sekolah Rakyat, Kemenkum Hibahkan Tanah 6,3 Hektar ke Kemensos
Plat Merah – Kementerian Hukum (Kemenkum) menghibahkan tanah seluas 62.966 meter persegi atau hampir 6,3 hektar kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang. Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa penyerahan lahan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian yang telah direncanakan sejak lama bersama Kemensos. “Alhamdulillah hari ini bisa terwujud untuk melakukan kolaborasi lintas kementerian, yakni berupa penyerahan sertipikat tanah Kemenkum kepada Kemensos untuk dimanfaatkan dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang,” ujar Supratman dalam acara serah terima di Graha Pengayoman, Kamis (18/6/2026).
Lahan yang diserahterimakan diharapkan dapat mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kemenkum juga membuka peluang pemanfaatan aset negara lainnya untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai langkah Kemenkum sangat membantu. Menurutnya, kebutuhan lahan untuk pembangunan sekolah permanen masih menjadi tantangan di sejumlah daerah, termasuk Tangerang. “Terima kasih kepada Pak Menteri Hukum, yang telah menginisiasi dua hal, pertama menyerahkan sebagian dari tanah milik Kemenkum untuk bisa dimanfaatkan bagi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Yang kedua, beliau juga akan memberikan tanah dan sekaligus bangunan untuk proses pembelajaran Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah. Ini adalah aset pribadi yang diserahkan kepada negara melalui Kemensos. Dua-duanya sungguh luar biasa,” ujar Saifullah.
Saifullah mengungkapkan bahwa inisiatif penyerahan lahan telah disampaikan Menkum sejak setahun lalu. “Beliau sejak awal sudah menyampaikan sebelum kami minta. Jadi beliau yang punya inisiatif. Alhamdulillah hari ini akhirnya diserahkan. Ini sungguh sesuatu yang berarti, karena kita masih membutuhkan tanah dalam pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya.
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan lebih baik kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui sinergi antarkementerian ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari program pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. “Semoga program Sekolah Rakyat ini dapat menjadi ruang pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.