Ratu Dewa Bongkar Keluhan SPMB Palembang 2026, Soroti Dugaan Permainan Uang Masuk Sekolah
Plat Merah – Palembang, Sumselupdate.com – Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengakui adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang dianggap tidak transparan. Dalam rapat evaluasi di Dinas Pendidikan Kota Palembang, ia merinci berbagai keluhan wali murid yang meliputi ketidakjelasan kriteria seleksi, kesalahan data pendaftaran, hingga dugaan praktik pungutan liar (pungli) untuk memperoleh izin masuk sekolah negeri. Langkah ini diambil menyusul laporan yang terus berdatangan dari masyarakat sejak pendaftaran dimulai awal Mei 2026.
Proses SPMB 2026: Antara Harapan dan Keresahan
Pelaksanaan SPMB 2026 di Palembang dilakukan melalui tiga jalur utama: afirmasi (untuk keluarga miskin dan penyandang disabilitas), prestasi (berdasarkan nilai akademik atau non-akademik), dan domisili (sesuai alamat peserta). Namun, banyak wali murid mengaku bingung saat hasil seleksi dirilis akhir Mei 2026. Misalnya, seorang ibu bernama Nuri mengeluhkan bahwa putrinya yang memiliki nilai rapor 90% untuk jurusan IPA justru tidak lulus karena sistem mengalokasikan kuota jalur prestasi ke peserta dengan nilai rapor 85% dari sekolah berbeda. “Ini tidak adil, sistemnya harus diperbaiki,” ujar Nuri saat menghadiri pertemuan di Balai Kota Palembang, 10 Juni 2026.
Dugaan Permainan Uang di Sekolah Negeri
Ratu Dewa menegaskan bahwa Pemkot Palembang akan menindak tegas dugaan praktik pungli yang melibatkan oknum pihak sekolah. Salah satu kasus yang viral di media sosial adalah laporan dari warga Suka Bumi yang mengaku diminta membayar Rp2 juta untuk memperoleh izin masuk ke SMAN 1 Palembang. “Jika ada bukti, langsung laporkan ke Inspektorat Daerah atau KPK. Kita tidak akan mentolerir pelanggaran hukum,” tegas Ratu Dewa saat jumpa pers, 15 Juni 2026.
| Jenis Pelanggaran | Laporan Terkonfirmasi | Status Investigasi |
|---|---|---|
| Pungli jalur afirmasi | 12 kasus | Dalami |
| Pungli jalur domisili | 8 kasus | Pelimpahan ke KPK |
Evaluasi Sistem dan Pemenuhan Hak Pendidikan
Evaluasi menyeluruh SPMB 2026 mencakup tiga aspek utama:
- Validasi data pendaftaran online yang kerap terjadi duplikasi
- Penyederhanaan mekanisme jalur afirmasi yang dianggap kompleks
- Peningkatan akses informasi melalui website resmi dan call center
“Masalah ini bukan hanya soal teknis adminstratif, tetapi hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dwi Hartanto, dalam rapat internal, 20 Juni 2026.
Kronologi Pelaksanaan SPMB 2026
- 1-15 Mei 2026: Pendaftaran online melalui PPDB.sumselprov.go.id
- 16-22 Mei 2026: Validasi data oleh pihak sekolah
- 23 Mei 2026: Pemrosesan hasil seleksi oleh sistem
- 24 Mei 2026: Pengumuman hasil SPMB
- 25-31 Mei 2026: Proses verifikasi ulang oleh Dinas Pendidikan
Dampak dan Tantangan Revisi SPMB
Revisi SPMB 2026 berpotensi memengaruhi 12.500 calon siswa yang mengikuti proses penerimaan di 150 sekolah negeri Palembang. Dengan perbaikan sistem, diharapkan:
- Kesempatan akses pendidikan meningkat 15-20%
- Penurunan angka pungli hingga 50% dalam satu tahun
- Kepercayaan masyarakat pada proses SPMB naik 30%
Wali Kota Ratu Dewa juga meminta dukungan dari Komite Sekolah dan Forum Komunikasi Orang Tua Siswa (FKOS) untuk mengawal pelaksanaan SPMB. “Kita butuh partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan keadilan pendidikan,” imbuhnya.
Kritik dan Harapan Masyarakat
Sejumlah kalangan menyambut positif langkah Ratu Dewa. Namun, ada juga yang mengkritik regulasi SPMB yang dianggap terlalu banyak intervensi pemerintah pusat. “Kita butuh sistem yang lebih fleksibel agar bisa menyesuaikan kebutuhan lokal,” katanya. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Andi Saputra menilai perlu ada UU khusus untuk mengatur SPMB secara nasional. “Kita harus belajar dari kasus-kasus korupsi di Jawa Timur dan Jawa Barat,” tambahnya.
Langkah yang diambil Pemkot Palembang diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menegakkan prinsip keadilan pendidikan. Dengan transparansi yang lebih baik dan penegakan hukum tegas terhadap pelaku pungli, harapan terhadap akses pendidikan yang merata di Sumatera Selatan semakin besar.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.