Pemilik Yayasan SPPG Lombok Tengah Minta Maaf atas Respons Kontroversial Terkait Kasus Ulat pada Menu MBG
PlatMerah.com, Lombok Tengah – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tengah menghadapi sorotan serius setelah ditemukan ulat pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan kepada siswa di SDN-SMPN Satu Atap Repok Sintung Barat. Pemilik Yayasan Budi Sain Mangkling, yang menaungi SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu, Khaeruddin, menyampaikan permintaan maaf terbuka atas pernyataannya yang sempat menimbulkan kontroversi.
Penemuan ulat pada menu MBG ini terjadi di Kecamatan Batukliang Utara dan didokumentasikan dalam video yang tersebar luas. Dalam video tersebut, seorang guru menunjukkan ulat yang masih meliuk pada ompreng MBG yang berisi sayur kacang panjang, salah satu bahan menu yang juga terdiri dari nasi, ayam plecing, jagung tumis, kedelai goreng, dan buah kelengkeng. Ulat ditemukan dalam beberapa paket makanan sehingga puluhan ompreng MBG dibatalkan pembagiannya kepada siswa demi menjaga kesehatan mereka.
Pengakuan dan Tindakan SPPG Lombok Tengah
Kepala SPPG Karang Sidemen, Johan Sastra Irawan, mengakui adanya kelalaian dalam proses pemeriksaan bahan makanan sebelum diolah dan didistribusikan. Ia menegaskan bahwa makanan yang mengandung ulat tersebut tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat. Penemuan ulat pada lima ompreng MBG sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian setempat untuk memastikan keamanan distribusi makanan selanjutnya.
Respons Pemilik Yayasan dan Dampak Penangguhan Operasional
Khaeruddin, pemilik yayasan yang menaungi SPPG Lombok Tengah, sebelumnya memberikan respons yang menyalahkan sebagian siswa karena tidak sarapan sebelum mengonsumsi menu MBG, khususnya siswa dengan riwayat maag. Pernyataan tersebut memicu kontroversi dan kritik dari wali murid serta tenaga pendidik. Kini Khaeruddin mengakui bahwa pernyataan tersebut dilontarkan dalam kondisi panik menghadapi musibah keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Menanggapi peristiwa ini, Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat mengambil langkah tegas dengan membekukan operasional SPPG Lombok Tengah selama 20 hari. Penangguhan ini menyebabkan distribusi paket MBG untuk ribuan penerima manfaat terhenti sementara dan seluruh relawan diminta beristirahat. Aktivitas dapur SPPG di lokasi kejadian pun tampak lumpuh dan hanya dijaga oleh personel kepolisian.
Konsekuensi dan Langkah Ke Depan
Peristiwa ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam penyediaan makanan untuk program pemberian makanan bergizi kepada siswa, guna mencegah risiko kesehatan yang dapat merugikan anak-anak sebagai penerima manfaat. SPPG Lombok Tengah diharapkan meningkatkan kualitas pengawasan dan pelatihan relawan agar kejadian serupa tidak terulang. Kepolisian juga terus melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang membahayakan kesehatan masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak terkait pentingnya tanggung jawab dan ketelitian dalam pengelolaan program sosial yang menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.













