Kontroversi Staf Ahli Bupati Pandeglang: Ahmad Mursidi Dilantik Meski Masih Sakit
Plat Merah – Masih ingat Ahmad Mursidi? Dulu disorot tabrak bocah SD hingga tewas, kini dilantik jadi staf ahli [titlebase] yang menimbulkan perdebatan hangat di kalangan publik dan tokoh politik. Penunjukan tersebut terjadi pada Selasa (2/6/2026) malam, meski Ahmad Mursidi masih menjalani pemeriksaan kesehatan pasca kecelakaan fatal yang menewaskan tiga anak sekolah dasar di depan SD Sukaratu 5, Kabupaten Pandeglang.
Kasus kecelakaan tersebut mencuat pada awal tahun 2026, ketika sebuah kendaraan yang dikemudikan Ahmad Mursidi menabrak kelompok anak-anak yang sedang menunggu bus pulang sekolah. Tiga anak tewas, beberapa lainnya luka-luka. Polisi menahan Ahmad Mursidi sebagai tersangka utama, dan penyelidikan menunjukkan dugaan kelalaian mengemudi serta mengabaikan rambu lalu lintas. Sejak itu, nama Ahmad Mursidi menjadi sorotan media nasional.
Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, pemerintah Kabupaten Pandeglang tetap melanjutkan proses pengangkatan Ahmad Mursidi sebagai Staf Ahli Bupati Pandeglang Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Penetapan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Daerah Pandeglang, Asep Rahmat, dalam sebuah konferensi pers singkat. Menurut Asep, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kompetensi dan pengalaman Ahmad Mursidi di bidang administrasi publik, meski ia belum dapat aktif bekerja karena kondisi kesehatan yang masih dipantau.
Dalam pernyataan resminya, Asep Rahmat menjelaskan bahwa Ahmad Mursidi telah menyerahkan surat keterangan sakit kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat. “Berdasarkan informasi dari Kepala BKPSDM, Pak Mursidi menyampaikan surat keterangan sakit dan sedang menjalani pemeriksaan kesehatan atau check-up,” ujar Asep. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak mempersoalkan pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel, namun menyarankan agar Ahmad Mursidi memprioritaskan pemulihan sebelum kembali ke tugas resmi.
Reaksi publik beragam. Sebagian warga menilai penunjukan tersebut sebagai bentuk toleransi politik yang mengabaikan rasa keadilan bagi korban kecelakaan. Kelompok orang tua korban menuntut agar Ahmad Mursidi tidak diberikan posisi strategis selama proses hukum masih berjalan. Di sisi lain, sejumlah tokoh partai politik lokal berargumen bahwa penunjukan staf ahli bersifat teknis dan tidak mempengaruhi proses peradilan, sehingga tidak ada konflik kepentingan yang jelas.
Secara hukum, status Ahmad Mursidi masih berada pada tahap penyelidikan. Pengadilan Negeri Pandeglang belum memutuskan apakah ia akan ditahan atau diberikan kebebasan bersyarat. Hingga kini, pihak kepolisian masih memeriksa bukti-bukti tambahan, termasuk rekaman CCTV dan saksi mata, untuk memperkuat dugaan kelalaian mengemudi. Sementara itu, Bupati Pandeglang menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan pemerintahan secara transparan, meski harus menghadapi tekanan publik yang semakin keras.
Analisis para pakar politik menunjukkan bahwa penunjukan Ahmad Mursidi dapat menjadi contoh dinamika politik daerah di mana pertimbangan loyalitas partai dan jaringan pribadi masih mendominasi proses rekrutmen pejabat. “Ini bukan sekadar soal kompetensi, melainkan juga soal strategi politik jangka pendek,” ujar Dr. Siti Nurhaliza, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut dapat memicu ketegangan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan masyarakat yang menuntut akuntabilitas.
Dengan kondisi kesehatan yang masih dipantau, Ahmad Mursidi belum dapat menjalankan tugasnya secara penuh. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan beban kerja jika diperlukan, namun menekankan pentingnya proses pemulihan. Sementara itu, tekanan publik dan media terus menyoroti kasus ini, menuntut kejelasan mengenai langkah selanjutnya baik dalam bidang kesehatan maupun hukum.
Kesimpulannya, penunjukan Ahmad Mursidi sebagai Staf Ahli Bupati Pandeglang menimbulkan pertanyaan mendalam tentang etika politik, keadilan bagi korban, dan mekanisme pengawasan terhadap pejabat publik yang masih berada dalam proses hukum. Pengawasan publik dan transparansi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa keputusan semacam ini tidak mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.