Pentagon Sebut Alibaba, Baidu, BYD, dan Unitree sebagai Pendukung Militer Tiongkok, China Protes Keras

Plat Merah – Pentagon sebut Alibaba, Baidu, BYD, dan Unitree sebagai pendukung militer Tiongkok dalam pembaruan daftar hitam perusahaan militer China yang dirilis pada Senin, 8 Juni 2026. Langkah ini menambah ketegangan antara Amerika Serikat dan China, serta memicu protes keras dari Beijing. Daftar yang diperbarui setiap tahun oleh Departemen Pertahanan AS itu kini mencakup 188 perusahaan, meningkat signifikan dari 134 perusahaan pada tahun sebelumnya.

Dalam daftar terbaru, Pentagon memasukkan raksasa e-commerce Alibaba, penyedia layanan internet Baidu, produsen kendaraan listrik BYD, dan perusahaan robotika Unitree Robotics. Pentagon sebut Alibaba, Baidu, BYD, dan Unitree sebagai pendukung militer Tiongkok karena keterkaitan mereka dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC) dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT). Menurut Pentagon, perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi pada strategi ‘fusi militer-sipil’ China, yang menggabungkan penelitian dan inovasi sipil dengan pertahanan.

Saiful Mujani Pilih Diperiksa Polisi daripada Di-Andrie Yunus-kan, Begini Alasannya

P Politik

4 hari

BYD, yang telah berinvestasi besar di AS dengan pabrik bus listrik di Lancaster, California, sejak 2014, kini menghadapi ketidakpastian besar. Produsen mobil listrik ini masuk dalam kategori ‘perusahaan militer China’ bersama perusahaan lain seperti EVE Energy, Hesai, Robosense, WuXi AppTec, CXMT, dan YMTC. Meskipun tidak langsung dikenai sanksi, status ini membatasi pengadaan pemerintah AS dan mempersulit kerja sama bisnis dengan mitra strategis Amerika.

Pemerintah China mengecam keras tindakan AS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 9 Juni 2026, menyatakan, ‘China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan merumuskan berbagai jenis daftar diskriminatif untuk menargetkan bisnis Tiongkok.’ Lin Jian mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya dan menghentikan penindasan yang tidak beralasan terhadap perusahaan China.

Pentagon sebut Alibaba, Baidu, BYD, dan Unitree sebagai pendukung militer Tiongkok berdasarkan definisi yang dikeluarkan sejak 2021. Daftar ini melarang Departemen Pertahanan AS melakukan kontrak langsung dengan perusahaan tersebut mulai akhir Juni 2026, dan mulai tahun 2027, pembelian produk atau layanan mereka melalui pihak ketiga juga dilarang. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut masih dapat mengajukan permohonan penghapusan dari daftar. Penghapusan bisa terjadi bukan karena AS mengakui tidak ada keterkaitan dengan militer, melainkan jika perusahaan tidak lagi beroperasi di AS atau nama entitas berubah.

Menteri HAM Tolak Perintah Begal Tembak di Tempat: 2 Alasan Utama yang Mengguncang Kebijakan Keamanan

P Politik

6 hari

Dampak dari daftar hitam ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pemasok rantai pasok otomotif seperti EVE Energy yang memasok baterai untuk Tesla, BMW, dan Mercedes-Benz. Perusahaan lidar Hesai dan Robosense yang didukung BYD juga terkena imbas. Sementara itu, beberapa entitas seperti CNOOC China Ltd dan CNOOC International Trading justru dicoret dari daftar sebelumnya.

Ketegangan geopolitik ini mempertegas tantangan besar bagi produsen kendaraan listrik dan teknologi China dalam menghadapi proteksionisme pasar AS yang semakin ketat. Meskipun berada dalam posisi sulit, perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan agar dihapus. Namun, proses ini tidak mudah dan membutuhkan bukti bahwa mereka tidak lagi terafiliasi dengan militer China.

Kesimpulannya, keputusan Pentagon untuk memasukkan Alibaba, Baidu, BYD, dan Unitree ke dalam daftar hitam perusahaan militer China telah memicu protes keras dari Beijing dan menambah ketegangan hubungan bilateral. Dampak ekonomi dan reputasi bagi perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan signifikan, terutama dalam jangka panjang. China berjanji akan melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaannya sesuai hukum, sementara AS tetap pada pendiriannya untuk menjaga keamanan nasional.

Trump Tahan Dana Iran, Kesepakatan Nuklir Masih Buntu: Negosiasi di Ujung Tanduk

P Politik

22 jam

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.