Tragedi Latsarmil SPPI: Lima Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR dan Menteri HAM Desak Evaluasi
Plat Merah – Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) kini diterpa duka. Lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dilaporkan meninggal dunia secara bertahap sejak 17 hingga 25 Juni 2026. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari DPR dan Menteri HAM, serta mendorong tuntutan penghentian sementara pelatihan dan investigasi menyeluruh.
Korban pertama adalah Yonanda Muhammad Taufiq yang meninggal pada 17 Juni di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja. Disusul Anisa Muyassaroh (18 Juni) di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, Novia Rahmadhani Sihotang (22 Juni) di Pusat Bahasa Kodiklat TNI AU Jakarta, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (25 Juni) di Satdik Yon PARAKO 465, dan Nola Dya Sari (25 Juni) di Satdik C Kalimantan. Jenazah Novia tiba di Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada 28 Juni disambut isak tangis keluarga. Ia dikenang sebagai pribadi yang tidak pernah mengeluhkan kondisi kesehatan sebelum pelatihan.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, mendesak pemerintah menghentikan sementara Latsarmil dan melibatkan Komnas HAM dalam investigasi. “Dasar hukum penggunaan latihan militer bagi peserta sipil harus dievaluasi secara menyeluruh. Negara tidak cukup menyatakan ini sebagai musibah, tetapi wajib membuktikan seluruh standar perlindungan terhadap peserta telah dipenuhi,” tegasnya. Senada, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menekankan perlunya evaluasi total. “Jangan anggap enteng nyawa manusia. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa yang berjuang mendukung program Kopdes Merah Putih,” ujarnya.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, juga menyoroti aspek HAM. Ia menyarankan evaluasi sistem pendidikan Latsarmil, seraya menegaskan bahwa penguatan mental tidak harus melalui pendekatan militer. “Disiplin, tanggung jawab, cepat, tepat, dan jujur bisa dibangun tanpa sistem militer,” katanya. Sementara itu, pakar dari Universitas Gadjah Mada, Subarsono, mempertanyakan relevansi Latsarmil bagi manajer koperasi. Menurutnya, tugas utama manajer adalah tata kelola, kepemimpinan, keuangan digital, dan inovasi bisnis, bukan baris-berbaris atau memegang senjata. Ia juga mengkhawatirkan lunturnya nilai demokrasi koperasi jika pendekatan militeristik diterapkan.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berjanji memperkuat aspek kesehatan dan pengawasan medis. Namun, desakan untuk menghentikan sementara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia terus menguat. Hingga berita ini diturunkan, kelanjutan Latsarmil masih menunggu hasil evaluasi dan investigasi independen. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan dan relevansi pelatihan dalam setiap program pembangunan. Ke depan, program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia diharapkan tidak hanya mencetak manajer koperasi yang cakap, tetapi juga menjamin hak hidup dan kesejahteraan para pesertanya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.