Fraksi PAN Setujui RUU Sisdiknas Dengan Tujuh Catatan Strategis Penting

Fraksi PAN Persetujui RUU Sisdiknas dengan Catatan Strategis

Plat Merah – Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI secara resmi menyatakan persetujuan terhadap lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Namun, persetujuan ini dilengkapi dengan tujuh catatan strategis yang dianggap krusial untuk memastikan regulasi baru mampu menjawab tantangan pendidikan era digital.

Latar Belakang Revisi RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas yang sebelumnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 kini direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan transformasi digital. Revisi ini juga bertujuan mengatasi disparitas akses pendidikan antarwilayah serta memperkuat perlindungan bagi peserta didik dan guru.

Korupsi KUR Bank Sumsel Babel: JPU Pertahankan Tuntutan Hukuman Penjara hingga Uang Pengganti Rp3,06 Miliar

P Politik

6 hari

Kronologi Pembahasan RUU Sisdiknas

• 2023: Pemerintah mengajukan rancangan revisi UU Sisdiknas ke DPR.
• 2024-2025: Fase konsultasi publik dan kajian awal oleh berbagai lembaga.
• 2026: Fraksi PAN menetapkan tujuh catatan strategis sebagai hasil kajian mendalam.

Tujuh Catatan Strategis Fraksi PAN

Dampak dan Implikasi Kebijakan

Fraksi PAN menyadari bahwa implementasi catatan strategis ini akan memiliki dampak luas bagi berbagai pihak:

• Untuk Pemerintah Daerah: Alokasi 20% APBD untuk pendidikan mungkin memerlukan penyesuaian anggaran dan kreativitas dalam pengelolaan dana.
• Bagi Guru: Pemisahan sertifikasi PPG dari hak penghasilan diharapkan mengurangi beban administratif sambil meningkatkan motivasi profesional.
• Untuk Peserta Didik: Penguatan pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi

Dalam wawancara terpisah, Direktur Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan mengakui bahwa implementasi RUU Sisdiknas akan menghadapi beberapa hambatan, termasuk:

Gibran Usul Gereja hingga Pesantren Dilibatkan MBG: Bukan Hanya Kantin Sekolah, Ibu PKK Juga Bisa

P Politik

22 hari

1. Ketimpangan kapasitas keuangan antar-daerah.
2. Penyelarasan kurikulum adaptif dengan standar nasional.
3. Kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil.

Prospek Pendidikan Nasional

Dewi Coryati, Juru Bicara Fraksi PAN, menekankan bahwa RUU Sisdiknas harus menjadi fondasi untuk membangun generasi yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga berakhlak mulia. “Pendidikan harus menghasilkan manusia yang mampu menghadapi AI, bukan dikuasai oleh AI,” katanya.

Langkah ini diharapkan mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan responsif terhadap tantangan global.

Hendry Munief Usulkan Anggaran Khusus untuk Daerah Kepulauan Indonesia

P Politik

3 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.