Legislator Pudi Sesalkan Lambannya Respons Eksekutif Bahas Optimalisasi PAD

Plat Merah –

Latar Belakang Permasalahan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung keuangan daerah yang menjadi penopang utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Namun di Kota Bengkulu, upaya optimasi PAD justru terhambat oleh koordinasi yang kurang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah. Polemik ini menuai keprihatinan dari Pudi Hartono, Ketua Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Kota Bengkulu, yang mengkritik sikap eksekutif yang dinilai kurang proaktif dalam merespons hasil kajian dan rekomendasi yang telah disusun selama lima bulan terakhir.

Mahfud MD Desak Pemerintah Tindak Pembubaran Nobar Film “Pesta Babi”

P Politik

46 hari

Analisis Dampak Lambatnya Respons

Menurut Pudi, keterlambatan respons eksekutif dapat berimplikasi buruk terhadap stabilitas fiskal daerah. “Kalau PAD tidak optimal, anggaran daerah (APBD) akan bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Ini membuat Kota Bengkulu rentan terhadap fluktuasi kebijakan nasional,” ujarnya. Berikut tabel perbandingan PAD Kota Bengkulu dengan beberapa kota sejenis di Sumatera:

Kronologi Pembentukan Pansus PAD

Rekomendasi Strategis Pansus PAD

Pudi menyebutkan beberapa langkah strategis yang segera harus direalisasikan:

• Pendataan ulang wajib pajak daerah menggunakan teknologi digital untuk menghindari kebocoran.
• Peningkatan kapasitas petugas pajak dengan pelatihan manajemen risiko.
• Penerapan mekanisme insentif bagi wajib pajak yang patuh.
• Pengembangan potensi wisata sebagai sumber PAD baru.

Implikasi bagi Masyarakat dan Industri

Lambatnya optimalisasi PAD berpotensi memperparah beban keuangan daerah. “Kita kehilangan peluang meningkatkan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan,” jelas Pudi. Dari sisi industri, kebijakan yang tidak pro-penyiapan PAD dapat menghambat investasi karena ketidakpastian regulasi.

Konflik Izin Ruko di Banyuasin Memanas: Desakan Hentikan Proyek yang Diduga Melanggar Aturan

P Politik

15 hari

Analisis Ekspert

Economist Institute for Development of Economics and Finance (IDEF) menilai, koordinasi antar lembaga harus menjadi prioritas. “Kolaborasi legislatif dan eksekutif harus dijaga melalui forum konsultatif rutin yang melibatkan pemangku kepentingan,” tandas laporan mereka.

Panggilan untuk Sinergi

Pudi menegaskan, tugas Pansus PAD bukan sekadar investigasi, tetapi juga solusi. “Kami ingin melihat eksekutif proaktif, bukan pasif menunggu. PAD adalah tanggung jawab bersama, tidak boleh diabaikan,” tegasnya. DPRD juga akan mengkaji kembali angka target PAD di APBD Perubahan 2026 jika koordinasi tetap tidak berjalan.

Tantangan Masa Depan

Permasalahan ini mencerminkan kelemahan tata kelola fiskal daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang minim, Kota Bengkulu rawan terjebak dalam siklus utang atau bergantung pada dana transfer. Tanpa komitmen bersama, visi pembangunan berkelanjutan justru akan terganjal.

Tolak Bubar, Aksi Mahasiswa Blokade Jalan Pahlawan Semarang Berujung Pembakaran Ban dan Jelangkung

P Politik

25 hari

Harapan untuk Perubahan

Tantangan yang dihadapi Pansus PAD menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat Kota Bengkulu berharap, melalui sinergi yang lebih baik, pembangunan daerah dapat dipercepat tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial. Hanya dengan kerja sama yang tulus, Kota Bengkulu bisa melangkah maju dalam menghadapi persaingan regional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.