Hendry Munief Usulkan Anggaran Khusus untuk Daerah Kepulauan Indonesia

Latar Belakang Masalah Daerah Kepulauan

Plat Merah – Daerah kepulauan di Indonesia, termasuk Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir, menghadapi tantangan struktural yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Geografis yang terfragmentasi, keterbatasan akses transportasi, serta biaya logistik yang tinggi menjadi faktor utama kesenjangan pembangunan. Menurut data Kementerian Perhubungan RI tahun 2025, biaya logistik di wilayah kepulauan rata-rata 30-50% lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Angka ini memperparah beban masyarakat dan investor lokal.

Konsep Anggaran Afirmatif untuk Wilayah Tertinggal

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, mengusulkan skema affirmative spending sebagai solusi sistemik. Konsep ini telah diterapkan di negara seperti Malaysia (Program Perkembangan Wilayah Wilayah Timur) dan Filipina (Special Development Fund) dengan hasil signifikan. Menurut Munief, anggaran afirmatif akan memprioritaskan alokasi dana khusus (minimal 20% APBN) untuk daerah kepulauan yang memenuhi kriteria tertentu:

Hapus Sistem KSO ke Vendor, PT Agrinas Siap Serap Tenaga Kerja Lokal Riau

B Berita

14 hari

• Wilayah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di bawah rata-rata nasional
• Kepulauan dengan akses jalan darat kurang dari 60% dari total jaringan
• Kawasan dengan angka kesempatan kerja 15% lebih rendah dari rata-rata provinsi

Analisis Dampak Regulasi dan Kebijakan

Di bawah RUU Daerah Kepulauan yang masih dalam proses pembahasan, anggaran afirmatif diharapkan menghasilkan multiplier effect melalui:

Menurut pakar ekonomi regional Dr. Surya Dharma, skema ini bisa menarik investasi swasta melalui insentif fiskal khusus. “Dengan kepastian regulasi anggaran, investor akan lebih percaya untuk mengembangkan sektor kelautan dan pariwisata di kawasan kepulauan,” ujarnya dalam diskusi di Universitas Riau.

Kronologi Perjuangan Anggaran Kepulauan

• 2021: Usulan skema anggaran afirmatif pertama kali diajukan dalam RUU Kepulauan
• 2023: DPR RI membentuk Panitia Khusus Daerah Kepulauan
• 2025: Hasil survei menunjukkan 87% masyarakat kepulauan mendukung mekanisme ini
• 2026: Hendry Munief memperkuat usulan dengan data empiris dari 17 kawasan kepulauan

Tantangan Implementasi

Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui ada tiga hambatan utama: first, koordinasi lintas kementerian yang kompleks; second, resistensi budaya birokrasi yang lebih mementingkan anggaran daratan; third, risiko inkonsistensi pengalokasian dana antar tahun anggaran. Namun, Munief optimis dengan dukungan 80% fraksi partai dalam RUU ini.

Korban Penipuan Hanania Travel Capai 3.000 Orang, Kerugian Rp95,22 Miliar

B Berita

20 hari

Prospek Ekonomi dan Sosial

Dengan anggaran afirmatif, daerah kepulauan berpotensi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi melalui:

1. Pengembangan pelabuhan khusus untuk logistik bantuan pangan
2. Pendirian kampus vokasi kelautan di setiap kepulauan besar
3. Pemetaan wisata budaya berbasis kearifan lokal

“Kami harus belajar dari keberhasilan Maldives yang mengelola pariwisata berkelanjutan. Potensi kepulauan Indonesia 10 kali lebih besar,” kata Ketua Asosiasi Nelayan Indonesia, Andi Setiawan.

Artikel ini menegaskan urgensi kebijakan yang tidak hanya teknis anggaran, tapi mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan geografis. Dengan regulasi yang jelas dan eksekusi yang tegas, daerah kepulauan bisa menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam membangun bangsa yang utuh dari Sabang hingga Merauke.

Tinjau SPPG Pekanbaru, Andre Rosiade Sebut Masyarakat Ingin Program MBG Berlanjut

P Politik

19 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.