DPRD Surabaya Dorong Evaluasi Ketat Direksi BUMD yang Terus Merugi
Latar Belakang Krisis Kinerja BUMD Surabaya
Plat Merah – Kota Surabaya, sebagai kota terbesar di Jawa Timur, telah lama menempatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai ujung tombak perekonomian lokal. Namun, data laporan keuangan 2021-2025 menunjukkan tren memprihatinkan: dari 12 BUMD yang beroperasi, 7 di antaranya mengalami kerugian berkelanjutan. Kondisi ini memicu kritik dari lembaga legislatif setempat, DPRD Surabaya, yang menilai manajemen strategis perusahaan daerah memerlukan perubahan radikal.
Kinerja BUMD Surabaya (2021-2025)
| Nama BUMD | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumda Pasar Surabaya | 525 miliar | 480 miliar | 420 miliar | 390 miliar | 360 miliar |
| Bank Jatim (cabang Surabaya) | 750 miliar | 820 miliar | 780 miliar | 710 miliar | 680 miliar |
| RPH Wonocolo | -150 miliar | -180 miliar | -210 miliar | -230 miliar | -250 miliar |
| Surabaya Properti | 120 miliar | 110 miliar | 95 miliar | 85 miliar | 75 miliar |
Strategi DPRD untuk Meningkatkan Kinerja BUMD
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono, yang dikenal kritis terhadap kinerja BUMD, menekankan tiga langkah utama:
- Evaluasi Kinerja Direksi Berbasis Target: Direksi harus dinilai berdasarkan pencapaian target bisnis, bukan hanya kepatuhan hukum. DPRD menyarankan penerapan Key Performance Indicators (KPI) yang spesifik untuk setiap perusahaan.
- Optimalisasi Aset Non-Produktif: Lebih dari 40% aset BUMD di Surabaya belum memberikan kontribusi ekonomi signifikan. DPRD merekomendasikan kajian ulang penggunaan aset untuk kerja sama dengan investor atau penyewaan strategis.
- Reformasi Struktur Manajemen: DPRD menuntut sinergi antar-bidang operasional dan efisiensi biaya. Termasuk penyesuaian jumlah pegawai dengan kebutuhan produksi riil.
Dampak Langsung dan Jangka Panjang
- Bagi Masyarakat: Stabilitas ekonomi daerah terancam jika BUMD terus merugi. PAD yang rendah akan membatasi anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- Bagi Pemerintah: DPRD menuntut transparansi dalam proses evaluasi direksi. Kepercayaan publik pada pemerintah daerah akan turun jika tidak ada perubahan konkretnya.
- Bagi Investasi: Investor domestik dan asing cenderung menghindari Surabaya jika kinerja BUMD tidak membaik, mengingat risiko investasi akan meningkat.
Contoh Implementasi: Reformasi RPH Wonocolo
RPH Wonocolo, yang terus merugi sejak 2021, menjadi contoh perluasan strategi DPRD. Budi Leksono menyarankan:
- Analisis ulang kapasitas operasional berdasarkan permintaan pasar.
- Penggunaan teknologi tracking untuk mengoptimalkan manajemen rantai suplai.
- Kerja sama dengan pemasok langsung dari desa-desa peternak untuk mengurangi biaya logistik.
Perbandingan dengan Kota Serupa
| Kota | Strategi BUMD | Hasil 2025 |
|---|---|---|
| Semarang | Privatisasi sebagian BUMD | Penurunan kerugian 60% |
| Bandung | Pelatihan manajemen direktur | Keuntungan meningkat 25% |
| Surabaya | Belum ada reformasi signifikan | Kerugian meningkat 15% |
Kritik dan Tantangan
Tantangan utama reformasi BUMD Surabaya mencakup:
- Kebangkrutan potensial jika evaluasi direksi terlalu tajam.
- Resistensi dari jajaran direksi yang sudah terbiasa dengan sistem lama.
- Kurangnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.
Evaluasi tegas terhadap BUMD Surabaya bukan hanya soal angka-angka keuangan, tetapi juga soal komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Jika berhasil, Surabaya bisa menjadi model reformasi BUMD untuk kota-kota di seluruh Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.