Satpol PP Kota Batu Siapkan Strategi Baru Atasi PKL di Zona Merah demi Kelestarian Pariwisata

Latar Belakang Penertiban PKL di Kota Batu

Plat Merah – Kota Batu, yang terkenal dengan udara sejuk dan kebun apel serta destinasi wisata alam, telah lama menghadapi permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di kawasan terlarang. Zona merah, area yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah larangan berjualan karena kepadatan wisatawan, sering kali menjadi ajang “kucing‑kucingan” antara petugas Satpol PP dan para pedagang. Fenomena ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menimbulkan potensi konflik sosial dan menurunkan kualitas pengalaman wisatawan.

Strategi Baru yang Direncanakan Satpol PP Kota Batu

Menanggapi tantangan tersebut, Kepala Seksi Data dan Informasi Satpol PP Kota Batu, Arsyam Dhian Ramadhan (yang akrab dipanggil Rama), mengumumkan rencana strategis yang akan diterapkan dalam tiga fase utama. Fokus utama strategi adalah mengintegrasikan penertiban dengan pembinaan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau pergerakan PKL secara real‑time.

LIRA Disability Care Perkuat Inisiatif Inklusi Digital dengan Kominfo Jatim: Kode Etik Advokasi Disabilitas Jadi Fokus

R Regional

5 hari

Fase 1: Pemetaan Digital Zona Merah

Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta tim GIS (Geographic Information System) untuk membuat peta interaktif yang menandai batas zona merah secara akurat. Data ini akan di‑upload ke aplikasi mobile yang dapat diakses oleh petugas lapangan serta publik.

Fase 2: Edukasi dan Sosialisasi Terpadu

Para PKL akan dipanggil ke Balai Kota Among Tani untuk mengikuti sesi sosialisasi yang melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Materi mencakup regulasi, lokasi alternatif yang diperbolehkan, serta peluang pelatihan usaha mikro.

Fase 3: Penegakan Berbasis Data

Dengan dukungan aplikasi pemantauan, petugas dapat mengidentifikasi lokasi PKL yang melanggar tanpa harus melakukan patroli berulang‑ulang. Setiap pelanggaran akan tercatat dalam basis data, memungkinkan penegakan yang konsisten dan transparan.

BPBD Kabupaten Malang Perkuat Kesiapan Hadapi Musim Kemarau 2026: Antisipasi Kekeringan dan Karhutla dengan Strategi Komprehensif

R Regional

6 hari

Kronologi Upaya Penertiban Sebelumnya

• Januari 2025: Penertiban rutin di kawasan alun‑alun utama, menghasilkan penurunan PKL sebesar 15 % namun hanya bersifat temporer.
• April 2025: Pelaksanaan operasi malam hari yang menimbulkan protes dari komunitas pedagang.
• Juni 2025: Penggunaan drone untuk memetakan titik konsentrasi PKL, namun data tidak terintegrasi ke sistem Satpol PP.
• Agustus 2025: Pendekatan kolaboratif dengan Dinas Pariwisata, menghasilkan zona alternatif bagi PKL di area pasar tradisional.

Dampak Strategi Baru Terhadap Masyarakat dan Sektor Pariwisata

Jika berhasil, strategi ini diproyeksikan dapat menurunkan jumlah PKL ilegal di zona merah hingga 70 % dalam kurun waktu enam bulan. Dampak positif yang diharapkan meliputi:

1. Kebersihan dan estetika kota: Pengurangan sampah plastik dan bau tidak sedap di area wisata utama.
2. Peningkatan kepuasan wisatawan: Survei turis internasional menunjukkan preferensi tinggi terhadap kota yang tertata rapi.
3. Pemberdayaan ekonomi pedagang: Dengan pelatihan usaha mikro, PKL berpotensi beralih menjadi kios tetap dengan izin resmi.
4. Pengurangan konflik sosial: Penegakan yang berbasis data mengurangi kesan “target‑tindakan” yang sering memicu ketegangan.

Tantangan Lain yang Dihadapi Satpol PP Batu

Selain masalah PKL, Satpol PP juga menangani gangguan pada lahan pertanian akibat aktivitas layang‑layang. Petani melaporkan kerusakan pada tanaman muda ketika benang layang‑layang melilit batang atau ketika anak‑anak mengejar layang‑layang yang terlepas di sawah. Hal ini menambah beban tugas Satpol PP yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan rekreasi masyarakat dan perlindungan lahan pertanian.

Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan guna mengadakan program edukasi tentang penggunaan area publik yang aman bagi anak‑anak tanpa mengorbankan produktivitas pertanian.

Penelantaran dan KDRT Picu Tingginya Perceraian di Bali: Analisis Mendalam

R Regional

1 hari

Harapan Kedepan dan Kesimpulan Naratif

Rama menegaskan bahwa keberhasilan strategi baru sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan: pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pedagang, serta warga kota. “Kami bukan hanya menertibkan, melainkan membimbing. Dengan pemahaman regulasi yang jelas dan alternatif ekonomi yang layak, diharapkan PKL dapat menjadi bagian positif dari ekosistem kota, bukan gangguan,” ujarnya dalam program Halo RRI.

Kota Batu berada pada persimpangan penting antara pelestarian keindahan alam, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Langkah strategis Satpol PP yang menggabungkan teknologi, edukasi, dan penegakan berbasis data dapat menjadi model bagi kota‑kota lain di Indonesia yang menghadapi dilema serupa. Jika diterapkan secara konsisten, harapan besar menanti: kota yang bersih, tertib, dan tetap ramah bagi setiap pedagang, petani, dan wisatawan yang datang.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.