KPU Bali Libatkan Berbagai Pihak Susun Standar Layanan 2026 untuk Pelayanan Inklusif dan Transparan

Kolaborasi Multi-Pihak untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Plat Merah – Pada Senin, 13 Juli 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) secara daring melalui Zoom Meeting untuk penyusunan Standar Layanan Tahun 2026. Acara ini menjadi momentum penting bagi KPU Bali dalam memastikan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Forum dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota, Komisi Informasi Provinsi Bali, Ombudsman RI Perwakilan Bali, Bawaslu, akademisi, media, organisasi penyandang disabilitas, dan pemohon informasi publik.

Latar Belakang dan Tujuan Forum

Komitmen KPU Bali untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak lepas dari dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Terutama di era digital, akses informasi menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi secara cepat, akurat, dan inklusif. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan bahwa forum ini adalah wujud nyata dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Perumda Ijen Tirta Hadapi Tantangan Transisi dan Sinkronisasi Modal

P Politik

13 hari

“Masukan dari peserta akan menjadi dasar penyempurnaan standar pelayanan, terutama dalam penyediaan informasi pemilu yang relevan dan mudah diakses,” ujar Lidartawan. Ia juga menegaskan bahwa FKP akan menjadi agenda tahunan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi Multi-Stakeholder

Inovasi dan Tantangan dalam Penyusunan Standar

Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, memaparkan penyusunan standar layanan PPID mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 133 Tahun 2025. Namun, perlu penyesuaian dengan perkembangan teknologi seperti penggunaan layanan daring, e-PPID, dan media visual seperti infografis untuk mempermudah pemahaman publik.

Beberapa masukan konstruktif dari peserta forum meliputi:

Paris jatuhkan sanksi: Menteri Israel Ben-Gvir Dilarang Masuk Prancis, Dampak pada Eurosatory

P Politik

43 hari

• Optimalisasi website dan platform e-PPID untuk penjangkauan yang lebih luas
• Penerapan jadwal pelayanan yang jelas dan konsisten
• Persiapan indikator kinerja yang terukur untuk mengevaluasi efektivitas layanan
• Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui fitur teknologi spesifik

Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat

Standar layanan yang dirancang melalui konsultasi ini diharapkan menghasilkan dampak positif ganda. Pertama, masyarakat Bali akan memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi pemilu, termasuk data administrasi pemilih, jadwal kampanye, dan laporan keuangan kampanye. Kedua, penyandang disabilitas akan merasakan perubahan nyata dalam partisipasi politik mereka berkat layanan yang dirancang dengan prinsip inklusivitas.

Menurut Bawaslu Provinsi Bali, keterbukaan informasi KPU akan sangat mendukung pengawasan pemilu. “Keterbukaan data memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan demokratis,” kata perwakilan Bawaslu.

Komitmen Berkelanjutan

Anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, menegaskan bahwa proses evaluasi dan perbaikan standar layanan akan terus dilakukan. “Kolaborasi dengan stakeholders adalah fondasi dari pelayanan publik yang transparan dan berkelanjutan,” katanya.

Safari Politik Jokowi dan Manuver Partai Menuju 2029: Antara Dukungan dan Kritik

P Politik

13 hari

Dengan pendekatan partisipatif dan inovatif ini, KPU Bali berkomitmen untuk menjadi contoh penerapan pemerintahan yang terbuka dan inklusif di tingkat regional. Langkah ini juga sejalan dengan target Nasional Pemerintah dalam penguatan Good Governance dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 16 tentang perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.