KPK Tolak Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli, Bupati Kuansing Tak Tahu Isi Amplop

Sabtu, 18 Juli 2026 - 15:19 WIB

KPK Tolak Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli, Bupati Kuansing Tak Tahu Isi Amplop

Plat Merah – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penolakan amplop berisi uang dari Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Penolakan ini didasarkan pada dugaan bahwa amplop tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang dalam proses penyidikan.

Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menjelaskan bahwa penolakan tersebut mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, yang menyatakan laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti jika diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. “KPK menolak laporan gratifikasi RJ (Raja Juli),” ujar Aminudin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/7/2026).

Kasus ini bermula dari pemberian amplop oleh Suhardiman kepada Raja Juli. Namun, Suhardiman mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut. “Saya enggak tahu isinya, saya enggak tahu isinya apa ya,” kata Suhardiman usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat.

Meskipun laporan gratifikasi ditolak, KPK memastikan akan terus mengusut dugaan keterlibatan Raja Juli dalam kasus suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, “Di pencegahan terkait laporan gratifikasi sudah case closed, sedangkan di penindakan masih akan terus didalami keterkaitannya.” Penyidik akan menelusuri latar belakang pemberian uang, termasuk maksud, tujuan, dan inisiatif pemberian tersebut.

Sementara itu, Polres Kuantan Singingi juga mengungkap kasus pengolahan emas ilegal di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir. Satu tersangka berinisial TS diamankan saat melakukan pemurnian emas tanpa izin. Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.

Fenomena korupsi di kalangan kepala daerah, termasuk di Kuantan Singingi, mendorong KPK untuk mendesak perubahan sistem kampanye. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut tingginya biaya politik menjadi akar masalah yang menyebabkan para kepala daerah terjerat korupsi. “Ongkos politik yang mahal menciptakan tekanan ekonomi-politik yang memaksa peserta pemilu mencari sumber pendanaan gelap,” ujarnya.

KPK telah menyelesaikan analisis laporan gratifikasi Raja Juli dan menyampaikan hasilnya kepada pelapor. Namun, penyidikan terhadap Suhardiman dan kemungkinan keterlibatan pihak lain terus berjalan. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi negara dan menunjukkan kompleksitas korupsi di daerah.

Kesimpulannya, penolakan laporan gratifikasi oleh KPK menegaskan bahwa dugaan korupsi di Kuantan Singingi tidak bisa diselesaikan hanya melalui mekanisme gratifikasi. Proses hukum tetap berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan keterkaitan Menteri Kehutanan. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya reformasi sistem politik untuk mencegah korupsi di masa depan.