Putusan MK soal Anggaran MBG Harus Dipisah dari Pendidikan, Mensesneg: Nanti Kita Pelajari

Minggu, 2 Agustus 2026 - 16:07 WIB

Putusan MK soal Anggaran MBG Harus Dipisah dari Pendidikan, Mensesneg: Nanti Kita Pelajari

PlatMerah.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028. Pemerintah akan mempelajari putusan tersebut secara saksama sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Semarang dan Batang, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati setiap keputusan MK, tetapi masih menunggu salinan resmi putusan untuk dikaji lebih lanjut.

Pemerintah Hormati Putusan MK

Prasetyo menjelaskan bahwa pihak Istana belum menerima salinan resmi putusan MK karena masih berada di luar kota. Ia menyebutkan bahwa anggaran negara disusun bersama DPR, sehingga pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk menyesuaikan putusan tersebut.

“Mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah keputusan, tapi memang yang pertama, karena kami posisi sedang di luar kota, secara resmi kami belum menerima salinan keputusan tersebut. Dan tentu saja, karena apa pun keputusan MK, tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari. Karena bagaimanapun, kalau terkena dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi, mohon waktu,” ujar Prasetyo.

Isi Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026

Putusan MK yang dimaksud adalah Nomor 40/PUU-XXIV/2026, dibacakan dalam sidang pleno pada Kamis (30/7/2026). MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) dan lima pemohon perseorangan.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa anggaran MBG yang bukan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan, paling lambat pada APBN Tahun 2028. Namun, Mahkamah menegaskan bahwa program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah, dan APBN 2026 yang sudah berjalan tidak batal.

Implikasi dan Langkah Pemerintah

Putusan ini berimplikasi pada perencanaan anggaran pemerintah ke depan. Pemerintah perlu menyesuaikan postur anggaran agar pemisahan anggaran MBG dari pendidikan dapat direalisasikan mulai 2028. Meski demikian, pemerintah masih menunggu salinan resmi putusan untuk melakukan kajian mendalam.

Sebagai informasi, program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah. Dengan adanya putusan ini, pemerintah harus mencari skema pendanaan yang tepat tanpa mengganggu alokasi anggaran pendidikan.